DPR Singgung Kinerja Era Susi Soal Mandeknya Perizinan Kapal

Kompas.com - 06/02/2020, 14:00 WIB
Rapat Dengar Pendapat (RDP) KKP bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Rapat membahas soal penangkapan kapal ilegal dan pemberian modal usaha kepada nelayan. KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYARapat Dengar Pendapat (RDP) KKP bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (6/2/2020). Rapat membahas soal penangkapan kapal ilegal dan pemberian modal usaha kepada nelayan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sudin menyinggung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada era Susi Pudjiastuti.

Singgungan tersebut diarahkan pada sistem administrasi KKP soal perizinan kapal yang memakan waktu lama, mulai dari 8 bulan hingga 10 bulan.

Sudin pun membandingkannya dengan masa Menteri KKP periode 2019-2024 Edhy Prabowo yang mampu mengeluarkan lebih dari 100 izin kapal kurang dari setengah tahun menjabat.

Baca juga: Tak Lagi Menteri, Susi Kini Sibuk Urus Bisnisnya

"Jangan menyalahkan seolah pengusaha itu salah (tidak punya izin). Semenjak mantan Ketua Komisi IV jadi menteri (Edhy Prabowo), baru keluar hampir 1.000 izin. Nah, selama ini ke mana? Selama ini apa yang dikerjakan?" tegas Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KKP di Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Adapun singgungan soal perizinan kapal tersebut dilayangkan saat Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo merinci kapal ikan yang ditenggelamkan sejak 2014-2016.

Dalam rinciannya, tercatat kapal pencuri ikan yang banyak ditenggelamkan datang dari Vietnam sebanyak 321 kapal, diikuti Filipina 91 kapal, dan Malaysia 87 kapal. Sementara kapal China hanya 3 buah dan ada pula kapal Indonesia sebanyak 26 kapal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudin pun mempertanyakan alasan 26 kapal Indonesia yang ditenggelamkan pemerintah.

"Seolah-olah kapal Tiongkok mencuri ikan di Natuna, di mana-mana. Yang ketangkap cuma 3 unit bos. Ada apa ini? Kita lihat juga di sini sementara milik anak bangsa 26 unit ditenggelamkan. Saya mau tau ini jawabannya apa?" ujar Sudin sembari meninggikan suaranya.

Menanggapi ucapan Sudin, Nilanto pun akhirnya mencoba menjelaskan alasan kapal Indonesia ditangkap. Tercatat, kapal tersebut tidak dilengkapi oleh surat izin penangkapan ikan yang resmi dan menggunakan jenis alat tangkap yang dilarang.

"Yang ketiga, umumnya mereka melakukan penangkapan masuk ke jalur I atau IV mile, yang dilakukan oleh kapal yang berukuran jauh lebih besar dari yang seharusnya diizinkan," jelas Nilanto.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.