Ini Kata Menhub Soal Wewenang Penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri

Kompas.com - 07/02/2020, 11:48 WIB
Ilustrasi STNK model baru yang disebut akan berubah menjadi kartu IstimewaIlustrasi STNK model baru yang disebut akan berubah menjadi kartu

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan pemindahan wewenang penerbitan SIM, STNK dan BPKB yang diusulkan dari Polri ke Kementerian Perhubungan memunculkan polemik dan masih belum selesai.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sejauh ini Polri telah mengelola dengan baik dan menurutnya Polri lebih pantas dan berwenang lantaran memiliki rekan baik ditingkat II atau tingkat kecamatan.

Baca juga: Politisi Demokrat Pertanyakan Wacana Buat SIM-STNK Dialihkan Ke Kemenhub

"Saya pikir STNK segala sesuatunya sudah dikelola dengan baik oleh Polri apalagi Polri memiliki banyak rekan di tingkat II ataupun kecamatan jadi menurut hemat saya kalau pengelolaannya sudah bagus yah dilanjutkan,"ujarnya usai menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Budi mengatakan, pihaknya akan terus mendukung kegiatan Polri dan ia berpendapat akan lebih bagus bila dilakukan dengan cara kolaborasi.

"Kita support Polri dengan melakukan kolaborasi dan tentang siapa yang melakukan menurut saya lebih bagus mereka yang memiliki kelembagaan kalau saya bentuk kelembagaan baru lagi jadi kurang evisien kan," jelasnya.

Sejauh ini, jelas Kemenhub, pihaknya hanya diberikan kewenangan untuk mengelola atau memiliki kewenangan yang sama di dua tempat saja yaitu di Jembatan Timbang dan Terminal.

"Kami hanya memiliki kewenangan di terminal dan jembatan timbang saja jadi sekali lagi menurut saya kalau sejauh ini Polri sudah baik melakukan tugas yah sudah dilanjutkan saya," pungkasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X