Rugi Rp 116,2 Triliun, CEO Uber Sebut Era Bakar Duit Sudah Berakhir

Kompas.com - 07/02/2020, 14:23 WIB
Uber PHK karyawannya. SHUTTERSTOCKUber PHK karyawannya.

NEW YORK, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online Uber melaporkan kerugian mencapai 8,5 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 116,2 triliun (kurs Rp 13.673 per dollar AS) sepanjang tahun 2019 lalu.

Adapun untuk kuartal IV 2019 saja, Uber menderita kerugian mencapai 1,1 miliar dollar AS.

Dilansir dari CNN, Jumat (7/2/2020), sebelumnya Uber menciptakan 'tren' mengumpulkan dana miliaran dollar AS dari investor dan 'membakarnya' guna mengejar pertumbuhan yang pesat di seluruh dunia.

Baca juga: Uber Jual Uber Eats ke Zomato di India

Akan tetapi, kini Uber tampaknya sudah menyadari bahwa era bakar duit sudah berakhir dan pendekatan bisnis harus diubah.

"Kami menyadari bahwa era pertumbuhan dengan segala upaya sudah berakhir. Di dunia di mana investor semakin menuntut tidak hanya pertumbuhan, namun juga pertumbuhan beserta laba, kami dalam posisi yang baik untuk menang dengan inovasi yang berkelanjutan, eksekusi yang baik, dan skala platform global yang tak tertandingi," kata CEO Uber Dara Khosrowshahi.

Dalam konferensi video dengan para analis, para petinggi Uber mengemukakakan ekspektasi dalam mencapai laba pada akhir 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya mereka menyebut Uber akan mencapai laba pada tahun 2021.

Sejak melantai di bursa pada Mei 2019 lalu, Uber menderita kerugian 1 miliar dollar AS atau lebih dalam setiap kuartal. Ini termasuk kerugian terbesar, yakni 5,2 miliar dollar AS pada kuartal II 2019.

Baca juga: Izin Operasi Uber di London Dicabut

Halaman:


Sumber CNN
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Berapa Biaya yang Dibutuhkan Pemerintah Jika Jakarta Lockdown?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X