Tepuk Riuh Pengusaha Sambut Omnibus Law Perpajakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan enam poin utama omnibus law perpajakan di depan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Saat Sri Mulyani mengatakan melalui omnibus law tarif pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi diturunkan, pengusaha yang berkumpul dalam business gathering tersebut bertepuk tangan riuh.

Sebab, dari tarif 25 persen yang saat ini berlaku, pemerintah bakal menurunkan menjadi 20 persen secara bertahap di 2023.

Baca juga: Omnibus Law, Pendapatan Pajak Hilang hingga Rp 86 Triliun

"Yang termasuk di dalam omnibus law, dan Anda semua pasti senang adalah kita mau turunkan corporate income tax," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, jika tahun ini DPR menyetujui naskah omnibus law, maka pemerintah bakal menurunkan PPh badan menjadi 22 persen pada 2021. Hingga akhirnya pada 2023, PPh badan akan diturunkan menjadi 20 persen.

"Ini supaya saya punya space untuk napas, agar kita bisa adjust. Anda juga nggak mau kan kalau APBN kita jebol," ujar dia.

Selain itu, jika perusahaan tersebut sahamnya tercatat di bursa (go public) maka pemerintah kembali memberi diskon PPh badan sebesar 3 persen.

Baca juga: Gaji Pensiunan PNS Belum Cair, Lakukan Otentikasi Taspen