Suharso Monoarfa Ditunjuk Jadi Ketua Tim Percepatan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 07/02/2020, 19:35 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah telah menunjuk Menteri Perencanaan Pembangnan Nasional atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menjadi ketua percepatan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Jadi nanti kami semua lapor ke dia. Hari Rabu (12/2/2020), beliau akan laporan ke kami, dari situ baru nanti kita lapor ke presiden," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Luhut menjelaskan, tugas dari tim percepatan IKN tersebut yakni memfinalkan semua perencanaan pemerintah selama ini. Mulai dari data hingga presentasi akan dilaporkan kepada Menteri Bappenas.

Baca juga: Ini Penyebab Gaji Pensiunan PNS Februari 2020 Tak Bisa Cair

Mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru, Luhut tetap memastikan akan menggunakan skema APBN dan Non APBN. Namun, dia belum menyebut pihak swasta yang tertarik untuk membantu pendanaan IKN.

"Data sudah banyak nih, jadi jangan terlalu banyak sumber, biar satu. Nah Menteri Bappenas nanti yang mengkompilasi semua dari Pak Airlangga. Dari saya, kasih representasi kita yang sudah kerja selama ini dalam tim tadi," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, undang-undang Ibu Kota Negara baru dan peraturan presidennya masih tahap sirkulasi diantara kementerian. Bila aturan tersebut sudah rampung, maka pemerintah akan menyerahkan langsung kepada DPR RI.

Baca juga: Gaji Pensiunan PNS Belum Cair, Lakukan Otentikasi Taspen

Namun, dia tidak menyebutkan secara gamblang kapan aturan tersebut akan diterbitkan.

"Iya bulan ini mulai kami bahas bersama DPR. Iya kita lihat, secepatnya. Kita sih punya target tapi nanti sama-sama dengan DPR. Nanti saya kalau ngomong kecepatan, DPR-nya nanti nggak pas ya kan," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Edhy Prabowo: Satgas 115 Masih Ada

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektar. Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektar lahan.

Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun.

Presiden mengungkapkan, kebutuhan investasi yang tak sedikit tersebut bakal menggunakan APBN seminimum mungkin.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN.

Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Baca juga: Indonesia Setop Pasokan Gas ke Singapura Mulai 2023



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X