Kompas.com - 09/02/2020, 17:53 WIB
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, mengingatkan kepada insan pers agar pemberitaan harus dilandaskan fakta serta data. 

Selain itu, kata Luhut, pemberitaan pun tidak boleh berdasarkan asumsi.

Apalagi pemerintah sangat berkaitan erat dengan rekan jurnalis sebagai perantara menginformasikan kepada masyarakat tentang situasi terkini.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Erick Thohir Ceritakan Pengalaman Hadapi Jurnalis

Maka wajar, bila pers menjadi pilar keempat setelah eksekutif, legeslatif, dan yudikatif.

"Pada iklim demokrasi ini dan sebagai pilar ke-4 demokrasi, Pers hendaknya tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan fakta dan data," katanya pada keterangan tertulis diterima Kompas.com, Jakarta, Minggu (9/2/2020).

Eks Petinggi Jenderal Kopassus ini juga mengingatkan dalam informasi pemberitaan haruslah disuguhi keberimbangan, tanpa campur tangan siapapun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tanpa adanya berita yang berimbang maka dia menilai tidak profesional dan adanya keberpihakan.

"Teruslah menjaga independensi, profesional, berimbang. Karena pers adalah instrumen penting dalam membangun bangsa dan solidaritas sosial," ujarnya.

Baca juga: Hari Pers Nasional, Menteri Edhy Bagikan Momen Makan Durian Bersama Wartawan

Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kemudian pada ayat kedua di UU tersebut tertulis, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Selanjutnya, ayat ketiga tertulis untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Bahkan dalam UUD 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.