Mulan Jameela Bersuara soal Perpres Harga Gas, Dirut PGN Menjawab

Kompas.com - 10/02/2020, 17:12 WIB
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra R Wulansari alias Mulan Jameela di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra R Wulansari alias Mulan Jameela di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela, akhirnya memberikan pertanyaan kepada Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hingga kini.

Mulan yang dikenal sebagai artis serta penyanyi ini bertanya terkait Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Dia menambahkan, pertanyaan dari sesama anggota Komisi VII mengenai PGN kerap menggunakan biaya pribadi perusahaan untuk menambal harga gas bumi bukan dari keuangan negara atau APBN.

Baca juga: Tekan Harga Gas, PGN Usul PPN hingga Iuran Dihapus

"Saya setuju dengan pernyataan Bapak Falah, Bapak Mulyanto, ada Ibu Mercy (anggota Komisi VII DPR RI) juga sudah menyampaikan bahwa pemberian insentif ke tujuh sektor industri sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2016 ini, diperoleh dari pengurangan dari bagian negara, bukan dari kontribusi maupun pemotongan biaya pengelolaan infrastruktur PGN sebagai BUMN hilir gas bumi dan subholding gas," kata Mulan di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Terlebih lagi, PGN juga terus mengembangkan infrastruktur jaringan gasnya sesuai mandat pemerintah.

"Karena bagaimana PGN mau mengembangkan infrastruktur gas bumi ke depannya, apalagi seperti kita sudah ketahui semua bahwa PGN ini diberikan banyak penugasan dari pemerintah. Jadi, secara pribadi sekali lagi saya tidak menyetujui," lanjut Mulan.

Selanjutnya, dia juga mempertanyakan pembagian peran dan bisnis PGN dengan PT Pertamina (Persero) dalam mengembangkan gas alam cair (LNG).

Baca juga: Kembangkan Gasifikasi, PLN Minta Harga Gas Ditekan

"Terkait LNG, bagaimana pembagian peran antara Pertamina dengan PGN dalam bisnis LNG trading internasional maupun LNG domestik, termasuk peran sebagai perwakilan negara dalam pelaksanaan ekspor LNG sebagaimana yang sudah dijalankan Pertamina saat ini?" tanya Mulan.

Pertanyaan terakhir yang dia lontarkan kepada PGN, tak lain mengenai harga gas industri yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diturunkan sebelum tenggat waktu Maret 2020.

"Kemudian, bagaimana PGN menyikapi opsi impor gas ke swasta sebagaimana arahan presiden dalam ratas 6 Januari 2020? Namun, di sisi lain, PGN sedang mengembangkan kompetisi untuk bermain di LNG trading internasional," lanjutnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

CORE: Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Rp 677 Triliun Masih Jauh Dari Ideal

Whats New
KKP Kembali Lepasliarkan 95.610 Benih Lobster

KKP Kembali Lepasliarkan 95.610 Benih Lobster

Whats New
Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X