Agriculture War Room Dinilai Bisa Bantu Penyuluh Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Agriculture War Room (AWR) dinilai bisa jadi jawaban agar penyuluh pertanian efektif dalam memberdayakan petani meningkatkan hasil produksi pertanian di masing-masing kecamatan di Indonesia.

AWR yang dikontrol langsung oleh Kementerian Pertanian di Jakarta, terhubung langsung dengan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) yang ada di tiap kecamatan, juga kostrada di kab/kota dan Kostrawil di Provinsi.

Kantor Kostratani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian dikelola secara modern dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi untuk memetakan potensi, permasalahan dan mendata pertanian sampai level lapangan di kecamatan.

Baca juga: Ini Alasan Bank DKI Masih Pertahankan ATM Pecahan Uang Rp 20.000

Pakar penyuluhan pertanian dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB Sumardjo mangatakan, akurasi dan akuntabilitas data aktual pertanian, baik pangan maupun non pangan perlu untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan efektif.

“Selain itu potensi dan permasalahan pembangunan pertanian perlu dipantau dan digerakkan melalui informasi yang akurat, secara lebih efisien. Hal ini jawabannya adalah melalui AWR,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

Pada sisi lain Sumardjo mengatakan, jumlah dan kualitas penyuluh pertanian juga perlu ditambah dan ditingkatkan dari sisi kualitas.

Baca juga: Ini 3 Hidangan Terlaris di GoFood

Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah membatasi kemampuan dalam rekrutmen penyuluh pertanian. Namun ia bilang hal itubisa ditutup dengan menghadirkan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta.

“Kehadiran Penyuluh swadaya dan penyuluh swasta bisa untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyuluh,” kata dia.

Menurut dia, anggaran penyuluhan yang memadai dan efektif sangat dibutuhkan. Hanya saja perlu menghindari penyimpangan dalam realisasi di tingkat daerah.

Kantor Kostratani atau Komando Strategis Pembangunan Pertanian dapat berfungsi untuk memetakan potensi permasalahan dan mendata pertanian sampai level lapangan di kecamatan.

Baca juga: Perombakan BUMN Berlanjut, Erick Thohir Ganti Bos Bahana