Bappenas Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya untuk Kepentingan Pemilu

Kompas.com - 11/02/2020, 19:00 WIB
Mobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYMobil yang membawa Presiden Joko Widodo melewati jalan berlumpur saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah, konsep Ibu Kota Negara  baru diwacanakan sejak berlangsungnya momen tahun politik.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas/Kementerian PPN, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengungkapkan konsep IKN tersebut sudah direncanakan pada 2017 lalu.

Bantahan ini menjawab tudingan dari Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi dalam agenda "Dialog Nasional VI Pemindahan Ibu Kota Negara, Menuju Ibu Kota Negara Lestari dan Berkelanjutan".

"Saya ingin mengklarifikasi bahwa Ibu Kota Negara baru sudah kita rencanakan sejak 2017. Kita sudah membuat message tentang Ibu Kota ini tapi baru mencuat pada saat Pemilu tersebut," katanya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Bappenas: CPNS yang Lolos Akan Berkarya di Ibu Kota Baru

Dia juga menjelaskan, pemilihan lokasi Ibu Kota Negara baru yang berada di Kalimantan Timur ini telah melalui beragam tahapan, dan tidak asal mengumumkan.

"Jadi kita mulai tahap pertama, berbagai alternatif kita coba analisis. Pindah ke Pulau Jawa pun kita butuh alternatif. Tapi, kita mulai dari menyiapkan ibu kota dengan pakar ilmiah, efektif, dan efisiensi pemerintahan. Yang paling sederhana itu kita membuat background kondisi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Advokasi Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi menduga adanya pengumuman pemindahan ke Ibu Kota Negara baru ada unsur berbau politis.

"Saya tahu rencana pemindahan ibu kota ini saat Pemilu. Itu baru diumumkan," katanya.

Selain itu, dia masih meragukan konsep IKN tersebut. Terutama dari segi lingkungan yang dia nilai masih belum dijelaskan secara detail.

"Kita harus melihat daya tahan lingkungan di sana, dan juga seperti apa urban yang datang di sana. Kalau saya perhatikan presentasi di sampaikan Bappenas dan KLHK, belum terlihat beban lingkungan yang akan datang," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Whats New
Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Whats New
Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Whats New
Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Tekan Serbuan Impor, Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Logam Ber-SNI

Rilis
Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Masih Ada 8 Cabang yang Beroperasi, Bank Mandiri Tetap Salurkan Kredit di Aceh?

Whats New
Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Indonesia Targetkan Setop Impor BBM dan LPG pada 2030

Whats New
Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Kena PKPU, Ini Penjelasan Totalindo Eka Persada

Whats New
Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Link Pendaftaran BPUM 2021 Online di Jakarta dan Berbagai Daerah Lain

Whats New
17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

17.387 Perusahaan Telah Mendaftar Vaksinasi Gotong Royong

Whats New
Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Kabar Gembira bagi UMKM Eksportir Pemula, Garuda Bakal Diskon 50 Persen Tarif Kargo

Smartpreneur
Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Simak Tiga Strategi Marketing Dalam Menjalankan Usaha di Bulan Ramadan

Smartpreneur
[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi 'Anak Bawang' di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

[KURASI KOMPASIANA] Tantangan bagi "Anak Bawang" di Tempat Kerja, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?

Rilis
Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Rupiah Menguat Usai BI Pertahankan Suku Bunga, IHSG Justru Melemah

Whats New
Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Ada Larangan Mudik, Pengusaha Bus Minta Insentif ke Pemerintah

Whats New
Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Masih Bisa Daftar, Cek Penerima BPUM 2021 di Eform.bri.co.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X