Groundbreaking Ibu Kota Baru Tunggu Pengesahan RUU

Kompas.com - 11/02/2020, 20:20 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan, rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk Ibu Kota Negara (IKN) akan menunggu rancangan undang-undang (RUU) disahkan oleh DPR RI.

Rencananya, lanjut Suharso, RUU pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan pada bulan Februari ini. "Kita lihatlah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun ini," katanya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Kepala Bappenas tidak dapat memastikan kapan RUU tersebut akan disahkan oleh DPR RI. Namun, secara perhitungannya RUU pemindahan IKN sudah dapat diterbitkan tiga bulan berikutnya sejak diusulkan.

"Ya mungkin 100 hari saya kira, tiga bulan. Tapi saya nggak bisa mengatakan begitu karena saya harus sama-sama. Harapan saya seperti itu, tapi kan pembahasan bersama DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan, pihaknya akan mendahulukan pembangunan jalan sebagai persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan jalan untuk ibu kota di Kuta Kertanegara dan Penajam Paser Utara akan dilakukan pada pertengahan tahun 2020.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektar. Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektar lahan. Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan APBN.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Daftar Lengkap Kode Bank di Indonesia untuk Keperluan Transfer

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari 'Ghosting' | Seni Merayakan 'Ghosting' | Dampak 'Sidebarring' dengan Pasangan

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On dari "Ghosting" | Seni Merayakan "Ghosting" | Dampak "Sidebarring" dengan Pasangan

Whats New
Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Intip Kekayaan Moeldoko, Eks Panglima TNI dan Ketum Demokrat Versi KLB

Whats New
Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Simak Poin Penting Aturan Turunan UU Cipta Kerja Sektor Perikanan dan Kelautan

Whats New
Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Whats New
Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Perlu Transfer? Ini Kode Bank BRI, BNI, BTN, dan Mandiri

Work Smart
Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Ingin Beli Rumah? Bank Syariah Indonesia Tawarkan Bunga Rendah dan Bebas Biaya Administrasi

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan 'Jirolupat' | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

[KURASI KOMPASIANA] Langkah Mudah Beli Rumah DP Nol Persen | Kelola Penghasilan dengan "Jirolupat" | Ingat 3 Hal Ini Sebelum Berutang

Rilis
Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Berapa Gaji Pokok yang Didapatkan CPNS dan PPPK Lulusan SMA/SMK?

Whats New
Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Rute KA Mutiara Timur Diperpanjang Jadi Ketapang-Surabaya-Yogyakarta

Whats New
OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

OJK: Saat Ini Ada 60 Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Whats New
Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Ini Jurus Pemerintah Dongkrak Sektor Industri Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Rilis
Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Penumpang Buka Jendela Darurat, Wings Air Ganti Pakai Pesawat Lain

Whats New
Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Cara Membuka Tabungan Emas Pegadaian, Syarat, Biaya, dan Kekurangannya

Spend Smart
Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Tarif Retribusi dan Pajak Daerah di Tangan Jokowi, Setoran ke Pemda Makin Seret?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X