Groundbreaking Ibu Kota Baru Tunggu Pengesahan RUU

Kompas.com - 11/02/2020, 20:20 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA) dan Publikasi Laporan Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa mengatakan, rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk Ibu Kota Negara (IKN) akan menunggu rancangan undang-undang (RUU) disahkan oleh DPR RI.

Rencananya, lanjut Suharso, RUU pemindahan Ibu Kota Negara tersebut akan diajukan pada bulan Februari ini. "Kita lihatlah, mudah-mudahan kita bisa lakukan tahun ini," katanya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Kepala Bappenas tidak dapat memastikan kapan RUU tersebut akan disahkan oleh DPR RI. Namun, secara perhitungannya RUU pemindahan IKN sudah dapat diterbitkan tiga bulan berikutnya sejak diusulkan.

"Ya mungkin 100 hari saya kira, tiga bulan. Tapi saya nggak bisa mengatakan begitu karena saya harus sama-sama. Harapan saya seperti itu, tapi kan pembahasan bersama DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan, pihaknya akan mendahulukan pembangunan jalan sebagai persiapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Rencananya, peletakan batu pertama pembangunan jalan untuk ibu kota di Kuta Kertanegara dan Penajam Paser Utara akan dilakukan pada pertengahan tahun 2020.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru. Dua lokasi tersebut adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan rencana, luas kawasan induk untuk membangun ibu kota baru tersebut mencapai 40.000 hektar. Untuk pengembangan kota, diperkirakan akan membutuhkan 180.000 hektar lahan. Pemerintah pun menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan APBN.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X