Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imbas Brexit, Perdagangan Inggris dan Uni Eropa Bakal Terganggu?

Kompas.com - 12/02/2020, 10:16 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Sumber CNN

LONDON, KOMPAS.com - Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) membuat sejumlah peraturan lain soal perdagangan bebas tarif resmi mati.

Menteri Kabinet Michael Gove mengatakan, pemerintah Inggris berencana "menundukkan" barang-barang dari Uni Eropa yang datang ke Inggris mulai akhir 2020 guna mengontrol perbatasan.

Pernyataan itu merupakan sinyal perdagangan tanpa tarif di negara-negara kawasan yang tergabung Uni Eropa resmi mati untuk Inggris, yang telah keluar dari Uni Eropa. Artinya mungkin saja, kedua kawasan tidak terlepas dari peraturan bea cukai dan sebagainya.

Baca juga: Ada Ketidakpastian Brexit, Ekonomi Inggris Tumbuh Melambat

"Inggris akan berada di luar pasar tunggal Uni Eropa dan di luar serikat pabean, jadi kami harus siap untuk prosedur bea cukai dan pemeriksaan peraturan yang pasti akan mengikuti," kata Gove dikutip CNN, Rabu (12/2/2020).

Gove menuturkan, kalangan bisnis harus mempersiapkan kontrol impor pada barang yang bergerak antara Inggris dan Uni Eropa ketika periode transisi Brexit berakhir pada tanggal 31 Desember.

Dia bilang, pedagang akan diminta menyerahkan deklarasi pabean dan pengiriman akan melalui tahap inspeksi.

Cek perbatasan itu bisa berarti penundaan dan bakal lebih banyak birokrasi untuk bisnis Inggris maupun perusahaan asing yang melakukan bisnis di Inggris, yang telah menderita hampir empat tahun ketidakpastian tentang Brexit.

Menurut data setempat, ekonomi Inggris bahkan tidak tumbuh sama sekali selama 3 bulan terakhir tahun 2019, dan investasi bisnis telah terhenti sejak referendum Juni 2016.

Baca juga: Jika Brexit Terwujud, Bagaimana Dampaknya ke Ekonomi Inggris?

Sebetulnya, pemerintah Inggris sudah lama tahu keluarnya Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa, sehingga aturan kepabeanan akan mengikuti kemudian.

Namun disinyalir, para pejabat Inggris tidak mengetahui dampak pasti bagi bisnis yang akan mengikuti alur kepabeanan tersebut. 

Mantan Perdana Menteri Theresa May, misalnya, berusaha untuk menegosiasikan kesepakatan dengan Brussels yang akan mempertahankan perdagangan tanpa tarif, sembari membawa Inggris keluar dari Uni Eropa.

Sementara itu kepala perunding Brexit untuk Uni Eropa, Michel Barnier mengatakan, sistem perdagangan dengan tarif kepabeanan memang akan meningkat sebagai hasil keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Cek inspeksi produk di perbatasan juga bakal diperlukan, baik untuk makanan maupun hewan hidup untuk memastikan Inggris memenuhi standar produksi UE.

"Inggris telah memilih untuk menjadi negara ketiga. Dia telah memilih untuk menciptakan dua ruang regulasi. Ini membuat perdagangan tanpa gesekan (tarif) menjadi tidak mungkin. Hal itu membuat pemeriksaan sangat diperlukan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber CNN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com