Akses Dibuka, Ahok Ajak Netizen Awasi Impor BBM Pertamina via Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajak masyarakat luas ikut mengawasi kegiatan impor BBM.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, akses informasi importasi BBM Pertamina sudah bisa diakses dengan mudah dan selalu terupdate di laman resmi perseroan www.pertamina.com.

"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan crude, LPG dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok seperti dikutip dari akun twitternya, Rabu (12/2/2020).

Dalam cuitannya itu, Ahok mengajak netizen memelototi kegiatan impor BBM sebagai bagian dari keterbukaan informasi Pertamina ke publik.

Baca juga: Anggota DPR Ini Minta Ahok Tagih Piutang Pertamina ke Pemerintah

Dengan membuka akses informasi impor BBM, sambung dia, Pertamina diharapkan bisa mendapatkan feedback untuk perbaikan kinerja dan pelayanan ke masyarakat.

"Dengan keterbukaan informasi ini kami berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik," ucap Ahok.

"Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengadaan tersebut, dapat menghubungi Contact @pertamina 1500 000," katanya lagi.

Mulai hari ini, akses Informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan Crude, LPG dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan di https://t.co/nAFvWvviB2

— Basuki T Purnama (@basuki_btp) February 12, 2020

Sebagai informasi, Kementerian BUMN menyampaikan kalau penempatan Ahok di posisi strategis BUMN migas itu dilakukan untuk memperkuat pengawasan.

Dewan Komisaris memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan.

Baca juga: Membandingkan Anggaran Penanggulangan Banjir Anies Vs Ahok

Dewan komisaris bertuga untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik good corporate governance (GCG) yang ditetapkan perusahaan. Bila diperlukan, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan.