Menyoal Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Kompas.com - 12/02/2020, 17:07 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Wakil Menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dipersoalkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, ada wamen yang merangkap jabatan sebagai komisaris di beberapa BUMN.

Tiga wamen yang juga menjabat posisi strategis di perusahaan pelat merah itu antara lain Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN yang merangkap posisi Wakil Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).

Lalu ada Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN yang merangkap posisi Komisaris Utama Bank Mandiri. Terakhir yaitu Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan yang diplot menjadi Wakil Komisaris PLN.

Baca juga: Dipersoalkan, Ini Sederet Wamen Jokowi yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Dikutip dari situs MK, rangkap jabatan posisi wamen ini digugat oleh warga bernama Bayu Segara.

Bayu yang mengatasnamakan Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) ini mengajukan permohononan ke MK agar jabatan wamen dihapus karena dinilai sebagai pemborosan anggaran.

Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 80 Tahun 2019, Bayu menggugat UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, terutama pasal 10 terhadap UUD 1945.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebenarnya dalam UU Nomor 80 Tahun 2019 di pasal 24 diatur, bahwa pejabat setingkat menteri dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai direksi maupun komisaris BUMN dan perusahaan swasta.

Kendati demikian, ada penjabaran lebih jauh dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Di Pasal 70B Perpres No 91 Tahun 2011, diperjelas di mana posisi seorang wakil menteri. Penetapan kelas jabatan (grading) bagi Wakil Menteri adalah satu tingkat di atas kelas jabatan tertinggi bagi pejabat eselon I.a.

Baca juga: Wamen BUMN Khawatir, Perlukah Pertamina Tetap Bangun Kilang Minyak?

Sementara itu saat sidang yang digelar pada Senin (10/2/2020) seperti dikutip dari laman resmi MK, wakil dari pemerintah yang juga Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Ardiansyah menjelaskan kebijakan Presiden mengangkat menteri masih dalam koridor hukum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X