Kompas.com - 13/02/2020, 06:28 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat OJK ke KSEI untuk memblokir seluruh rekening efek di sejumlah sekuritas dan asuransi atas permintaan Kejagung tanpa proses hukum yang jelas, dinilai bisa menimbulkan resiko sistemik seluruh industri keuangan non-bank.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo mengatakan tindakan tersebut bisa kontra produktif dengan upaya pemerintah mendorong investasi di tanah air.

"Transaksi efek yang dihentikan sama sekali, sangat mempengaruhi likuiditas (kemampu bayaran) industri IKNB," katanya melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Sederet Perusahaan Asuransi Besar di Indonesia yang Gagal Bayar

Di sisi lain, pemblokiran tersebut juga berdampak kepada perusahaan asuransi besar yang bermodal lebih dari Rp 1 triliun, akan mengalami gagal bayar baik terhadap klaim para nasabah pemegang polis maupun gagal bayar atau gagal dalam transaksi efek di bursa.

Pemblokiran rekening yang berlarut-larut juga membuat likuiditas perusahaan semakin kritis dan manajemen tidak mampu memberi penjelasan kepada nasabah yg memiliki klaim polis habis kontrak ( jatuh tempo).

Ia mengatakan, dana jaminan perusahaan sesuai dengan POJK belum juga dapat dicairkan, karena harus menunggu ersetujuan OJK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Demi keberlangsungan usaha asuransi jiwa OJK harus untuk mengambil langkah aksi 'sangat segera' agar tidak terjadi gagal bayar klaim asuransi yg semakin meluas dan memberatkan nasabah," tambahnya.

Jika ini terus berlangsung, akan sangat memukul industri asuransi jiwa di tanah air.

Maka dari itu, diharapkan OJK agar melakukan verifikasi secara cermat, tidak menggeneralisir rekening efek yang tidqk terkait langsung dgn kasus Jiwasraya dan tidak bekerja secara silo-silo (tertutup) antara Komisioner IKNB dengan Komisioner Pasar Modal.

Jawaban OJK

Sementara itu, OJK menyatakan surat yang dikirim ke KSEI itu adalah meneruskan permintaan Kejagung sebagai bagian dari penyidikan terkait kasus Jiwasraya dan bukan inisiatif OJK sendiri.

Setelah pemblokiran rekening, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia APEI) bisa mengoordinir investor yang rekeningnya terkena blokir untuk bisa meminta dibuka kembali ke Kejagung.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Whats New
Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.