OJK: Baru 25 Perusahaan Asuransi yang Memiliki Direktur Kepatuhan

Kompas.com - 13/02/2020, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan perasuransian untuk memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 1A OJK Ariastiadi mengatakan, kewajiban tersebut tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

Kendati demikian, hingga saat ini, OJK mencatat dari total 130 perusahaan asuransi yang terdaftar, baru ada 25 perusahaan asuransi yang telah memiliki direktur kepatuhan atau anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dalam susunan manajemennya.

"Saat ini sudah ada sekitar 25 perusahaan asuransi dari 130 yang punya direktur kepatuhan," katanya di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: OJK Bolehkan Direktur Kepatuhan Perusahaan Asuransi Rangkap Jabatan

Aristiadi menjelaskan, pihaknya mewajibkan perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan untuk menjaga kesehatan kinerja dari setiap perusahaan asuransi.

"Ada kompleksitas dari bisnis, sama profil risikonya. Harus ada fungsi, tak ada patokan, tapi perhitungan lain terhadap ada," ujarnya.

Oleh karenanya, untuk meningkatkan angka tersebut, OJK menerbitkan POJK Nomor 73 Tahun 2019.

Dalam aturan baru tersebut, OJK memberikan relaksasi kepada perusahaan asuransi dengan memperbolehkan direktur kepatuhan merangkap jabatan lain.

Baca juga: Ini Kata Stafsus Erick soal Peran OJK Awasi Perusahaan Asuransi BUMN

Kendati demikian, Ariastiasi menegaskan bahwa posisi direktur kepatuhan tidak boleh diisi oleh jajaran direksi yang bertanggung jawab atas kegiatan bisnis atau operasional perusahaan.

"Prinsipnya (direktur kepatuhan) harus independen ke fungsi yang berkaitan dengan bisnis dan operasional. Kalau dia merangkap kepatuhan dan bisnis itu akan menimbulkan konflik," ujar dia.

Adapun detail mengenai direktur kepatuhan tidak boleh dirangkap jabatan oleh direksi yang berkaitan dengan bisnis tertuang dalam POJK Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 8, yang berbunyi: "Fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran."

Ariastiasi menambahkan, salah satu contoh posisi yang dapat merangkap jabatan direktur kepatuhan ialah direktur manajemen risiko.

"Direktur (kepatuhan) ini tetap harus independen supaya tak ada kepentingan. Bisa saja direktur manajemen risiko," ucap dia.

Baca juga: Pengamat: Industri Asuransi Rentan Gagal Bayar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Cari Link Daftar Beli Pertalite? Klik subsiditepat.mypertamina.id

Spend Smart
Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Mewaspadai Volatilitas Aliran Modal Asing

Whats New
Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Ini Cara Mengajukan KPR untuk Pekerja Infomal yang Tak Miliki Slip Gaji

Whats New
Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Jutaan Hektar Hutan RI Habis Dibabat secara Ilegal untuk Sawit

Whats New
Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Bukalapak Targetkan Pertumbuhan Pendapatan Rp 3 Triliun pada 2022

Whats New
China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

China Longgarkan Kebijakan Zero Covid-19, Disneyland Shanghai Kembali Beroperasi Mulai Besok

Whats New
BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

BEI Angkat Iman Rachman Jadi Direktur Utama

Whats New
Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Warga Resah Ada Larangan HP di SPBU, Pertamina: Enggak Wajib Pakai Aplikasi MyPertamina, Cukup Tunjukkan QR Code

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Alfamart Gelar Promo Minyak Goreng, Dijual Mulai dari Rp 20.500 Per Liter

Spend Smart
Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Pertamina Siapkan Gerai Pendaftaran di SPBU bagi Masyarakat yang Tak Punya MyPertamina

Whats New
Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Harga Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Daftar Harga Pangan di Jakarta Hari Ini

Spend Smart
Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Cek Tarif Tol Bandara Juanda Terbaru dan Sistem Pembayarannya

Spend Smart
Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Sri Mulyani Sedih, dari Luasnya Hutan RI, Negara Cuma Dapat Rp 5 Triliun

Whats New
Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Sulit Dapat Untung, Lion Air Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Dinaikkan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.