KPPU Minta Pemerintah Tak Hambat Permintaan Impor Bawang Putih, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan, pemerintah jangan menghambat permintaan akan impor bahan pangan.

Ini terutama bawang putih yang saat ini paling dibutuhkan. Sebab, stok bawang putih hingga Maret 2020 hanya sebesar 70.000 ton.

Padahal, kebutuhan pasokan bawang putih per bulan mencapai 40.000-50.000 ton. Sebesar 95 persen pasokan bawang putih berasal dari China.

Baca juga: 62.000 Ton Bawang Putih Impor dari China dan India Segera Masuk RI

Meski dilanda wabah virus corona, KPPU tetap menekankan jangan ada penghalangan impor bawang putih.

"Untuk impor bawang putih, realisasinya jangan ditahan-tahan. Kalau mendesak, harusnya silahkan. Menahan pasokan itu jadi berdampak. Karena kita tahu menahan pasokan menjadi hal yang beda," kata Guntur di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Apalagi proses impor dari China, lanjut Guntur, sangat sulit. Ditambah lagi, proses realisasi yang dipastikan tidak maksimal ketika impor bawang putih tersebut telah tiba di Indonesia.

Alasan lainnya, bawang putih adalah produk pertanian dengan karakteristik sebagai perishable goods (bawang cepat rusak), paling lama bertahan 6 bulan, dan susut seiring waktu.

Baca juga: RI Akan Impor Bawang Putih 103.000 Ton dari China

Inilah yang harus jadi pertimbangan pemerintah agar tidak menahan izin impor bawang.

"Ini sudah siklus ke sekian kalinya. Apalagi kita tahu impor dari China semakin sulit prosesnya. Karena supply spot dan realisasi masih belum maksimal," katanya.

KPPU dari tahun 2019 lalu, mendesak pemerintah agar menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk bawang putih agar segera menstabilkan harga bahan pangan tersebut yang kini melonjak sebesar Rp 60.000 per kilo gram (kg) di pasar retail dan Rp 80.000 per kg di pasar impor Jakarta.