Wamen BUMN Cemaskan Rencana Pembangunan Kilang Minyak, Ini Faktanya

Kompas.com - 14/02/2020, 05:13 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina (Persero) tengah menjadi sorotan publik beberapa hari ini.

Pasalnya, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sempat menyampaikan kekhwatirannya terkait rencana pembangunan kilang minyak tersebut.

Sebab, biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang ini sangat besar, yakni sekitar Rp 800 triliun dalam waktu 7 tahun.

Namun, pada saat bersamaan kendaraan berbahan bakar minyak mulai beralih ke listrik.

Baca juga: Wamen BUMN Khawatir, Perlukah Pertamina Tetap Bangun Kilang Minyak?

Padahal, rencana pembangunan 6 kilang minyak Pertamina merupakan salah satu program utama yang terus digaungkan Presiden Joko Widodo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pembangunan kilang diproyeksi mengatasi permasalahan defisit neraca migas yang terus menghantui Indonesia setiap tahunnya.

Berikut rangkuman berita terkait polemik rencana pembangunan kilang minyak Pertamina.

1. Wamen BUMN khawatir dengan pembangunan kilang Pertamina

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin khawatir pembangunan kilang ini akan sia-sia nantinya.

Sebab, sembari pembangunan kilang dilakukan, transformasi penggunaan bahan bakar kendaraan terus bergerak. Dimana saat ini tengah terjadi peralihan dari kendaraan yang berbahan bakar minyak ke listrik.

"Saya tanya apa kamu (Pertamina) yakin selama depresiasi dari Rp 700 - 800 triliun ini belum selesai dilakukan, tidak ada perubahan sistem energi dari pakai bensin jadi pakai listrik?," tuturnya di Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Baca juga: Kekhawatiran Wamen BUMN soal Rencana Pertamina Bangun Kilang Minyak Rp 800 Triliun

Menurut Mantan Direktur Utama PT Inalum itu perkembangan zaman terus terjadi dan mendorong adanya transformasi pola kebiasaan masyarakat. Tren transformasi energi BBM ke listrik juga sudah ramai terjadi di dunia.

Oleh karenanya, pria yang juga sempat menjabat Direktur Utama Bank Mandiri itu meminta Pertamina untuk melakukan perhitungan kembali terkait rencana pembangunan kilang tersebut.

"Jadi kalau itu (pembangunan kilang) belum terjadi, akibatnya adalah investasi Rp 700 triliun itu menjadikan produk yang tidak akan dipakai oleh ratusan rakyat Indonesia," ucap dia.

2. Jokowi jengkel dengan lambatnya penyelesaiaan pembangunan kilang

Pembangunan kilang minyak merupakan salah satu fokus utama yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo sejak periode pertamanya memimpin RI.

Program ini selalu ditekankan Jokowi untuk meningkatkan produksi, sehingga mampu mengatasi permasalahan defisit neraca dagang migas.

Pada 2014, Jokowi berencana ingin melakukan pengembangan (Refinery Development Master Plan/RDMP) terhadap 4 kilang yang ada dan membangun 1 kilang baru (grass root/GRR).

Kilang RDMP yang direncanakan yakni kilang Balikpapan, kilang Dumai, kilang Balongan, dan kilang Cilacap.

Baca juga: Kilang Jokowi Tak Terbangun, Salah Mafia Migas?

Sementara kilang baru atau GRR dibangun di Bontang. Belakangan bertambah satu kilang baru yakni GRR Tuban bersamaan dengan diambil alihnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI).

Pada akhir tahun lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat meluapkan kekesalannya terhadap Pertamina, akibat lamanya pembangunan kilang minyak.

"Iya itu ke situ larinya juga pembangunan kilang minyak. Pembangunan kilang minyak itu harus, masa 34 tahun kita enggak bisa bangun kilang minyak, kebangetan," ujarnya, Selasa (10/12/2019).

3. Ahok ditugaskan Jokowi mengawasi pembangunan kilang

Jokowi juga sempat meminta kepada Komisaris Utama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membereskan masalah kilang TPPI di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, kurang dari 3 tahun.

"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi.

Merespon permintaan tersebut, Ahok berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menghambat pembangunan kilang di wilayah tersebut.

"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM," kata Ahok.

Baca juga: Dicari Jokowi Saat Imlek, Ini Kata Ahok

Selesainya proyek ini diyakini akan mampu mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan. Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.

4. Defisit migas terus terjadi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang 2019 neraca dagang migas mengalami defisit sebesar 9,34 miliar dollar AS.

Defisit ini terjadi akibat realisasi impor migas yang mencapai 21,8 miliar dollar AS sepaniang tahun lalu, sementara ekspor migas hanya mencapai 12,5 miliar dollar AS.

Realisasi defisit migas ini lebih rendah dibandingkan 2018. Dimana pada 2018 defisit neraca migas mencapai 12,6 miliar dollar AS.

Menurunnya angka defisit tersebut ditopang oleh realisasi ekspor dan impor migas yang sama-sama mengalami penurunan pada 2019 dibandingkan 2018.

Baca juga: Jokowi: 34 Tahun Enggak Bisa Bangun Kilang Minyak, Kebangetan

5. Pembangunan kilang dinilai menjadi keharusan

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan pembangunan kilang minyak ini menjadi suatu langkah yang perlu dilakukan.

"Terkait dengan pembangunan kilang oleh Pertamina saya kira ini merupakan suatu ke harusan," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Menurutnya, pembangunan kilang menjadi penting untuk mengatasi permasalahan defisit migas yang terus terjadi setiap tahunnya.

"Diharapkan pembangunan kilang ke depan bisa mengurangi impor BBM dan elpiji apalagi konsumsi BBM dan elpiji kita terus meningkat, sementara produksi minyak kita cendrung mengalami penurunan," tutur Mamit.

Baca juga: Masih Ingat Janji Jokowi Bangun 5 Kilang Minyak?

Selain itu, Mamit menilai transisi penggunaan BBM ke energi listrik tidak akan terjadi secara cepat.

"Kebijakan untuk kendaraan listrik masih belum jelas," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

Whats New
Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Whats New
Auto2000 Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Auto2000 Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.