Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pindah Ibu Kota, Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta Dilirik Investor buat Jadi Disneyland?

Kompas.com - 14/02/2020, 17:38 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada 2024 mendatang, pemerintah berencana untuk merealisasikan wacana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Banyak pihak yang kemudian mempertanyakan nasib gedung-gedung pemerintahan yang ada di Jakarta.

Sebab, nilai dari aset pemerintah di Jakarta saat ini mencapai Rp 1.400 triliun.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Encep Sudarwan mengatakan, sudah banyak investor yang berencana memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang akan ditinggalkan ke ibu kota baru.

Baca juga: Bappenas: Belum Ada Ibu Kota Negara Pindah Antar-Pulau kecuali Indonesia

Banyak ide pun bermunculan mengenai pemanfaatan gedung dan lahan pemerintah oleh para investor. Salah satunya, Jakarta harus memiliki international brand wisata, seperti Disneyland, Legoland, atau Universal Studio.

"Kita sudah undang investor untuk sharing. Ada ide, misalnya Jakarta ada international brand soal wisata. Di Indonesia kan belum ada tuh Universal, Disneyland, dan Legoland," ujar Encep ketika memberikan penjelasan di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Dia pun mengatakan, pemanfaatan gedung-gedung di Jakarta oleh para investor tersebut juga menjadi salah satu sumber anggaran pembangunan ibu kota baru.

Hingga saat ini, pemerintah pun masih memetakan gedung-gedung mana saja yang bisa dimanfaatkan ileh investor asing.

"Jadi kita masih ingin mempertahankan aset-aset yang di Jakarta. Apakah itu masih dipakai atau kita bisa kerja sama dengan swasta. Kalau dari awal pembiayaan ibu kota memang dengan aset-aset di Jakarta," ujar Encep.

Baca juga: Groundbreaking Ibu Kota Baru Tunggu Pengesahan RUU

"Jadi kita manfaatkan misalnya konsesi 30 tahun atau berapa puluh tahun," jelas dia.

Dia mencontohkan, beberapa investor yang sudah ditemui melirik Gedung DPR/MPR di Senayan lantaran tanah di kawasan tersebut. Selain itu, juga gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian ATR/BPN.

"Gedung DPR kan luas, ada yang mengatakan itu menarik. Kemendikbud kan di samping FX (Sudirman). Kalau disatukan FX kan hebat. Ini contoh ada yang bilang. Atau gedung ATR/BPN dia kan bangun nanti jadi tersambung dengan MRT. Sudah ada rencana itu, tapi masih pengkajian," jelas dia.

Baca juga: Bappenas Bantah Pemindahan Ibu Kota Hanya untuk Kepentingan Pemilu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com