Omnibus Law, Upah Buruh yang Tak Bekerja karena Sakit, Cuti Melahirkan hingga Haid Terancam Tak Dibayar

Kompas.com - 14/02/2020, 20:20 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan mengenai ketenagakerjaan untuk meningkatkan investasi di dalam negeri.

Hal menarik dalam omnibus law tersebut salah satunya adalah ketentuan mengenai kewajiban pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja yang sedang sakit dilonggarkan.

Jika di dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja untuk tetap membayarkan upah kepada pekerja yang sakit, hari pertama dan kedua masa haid hingga melahirkan, hal tersebut tidak disebutkan dalam omnibus law.

Baca juga: Dalam Omnibus Law, Pekerja yang Kena PHK Tak Bisa Tuntut Perusahaan?

Dalam perubahan pasal 93 RUU tersebut hanya dijelaskan, ketentuan ketentuan pekerja tidak dibayar ketika tidak melakukan pekerjaan tidak berlaku hanya bila pekerja atau buruh tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena berjalangan.

Selain itu, keputusan untuk tetap dibayar atau tidak juga bergantung pada pemberi kerja yang bersangkutan.

Berikut isi perubahan pasal 93 UU Ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah apabila:

a. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan;

b. pekerja/buruh tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha;

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Lewat Fitur Ini, Mitra Bukalapak Bisa Jadi Agen Logistik SiCepat Ekspress hingga Grab

Whats New
Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Pemerintah Bakal Membuat Kodifikasi Produk Halal yang Diekspor, Ini Tujuannya

Whats New
Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Program Industri Hijau Dinilai Mampu Menghemat Energi Rp 3,2 Triliun

Whats New
Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

Bisa Transfer Valas hingga 14 Mata Uang, Begini Kemudahan Transaksi Pakai Internet Banking bagi Pebisnis

BrandzView
Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Berantas Pinjol Ilegal, BPR Didorong Tingkatkan Kolaborasi dengan Fintech Lending

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Update Syarat Naik Kereta Api Periode Libur Nataru

Whats New
Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Sri Mulyani Sebut Lifting Migas Terus Menurun

Whats New
Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Rincian Aturan WFO Selama Penerapan PPKM Level 2 di Jakarta

Whats New
Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Menperin Beberkan 5 Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Industri Hijau yang Berkelanjutan

Whats New
Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Kompor Induksi Lebih Hemat? Begini Hitung-hitungannya Menurut PLN

Rilis
Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Kemenhub Lakukan Pemutakhiran Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Whats New
DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

DKI Jakarta PPKM Level 2, Kapasitas Resepsi dan WFO Maksimal 50 Persen

Whats New
Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Agar Sukses Jangkau Pasar Ekspor, Kemendag: Ekspor Produk Berkelanjutan

Whats New
Auto2000 Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Auto2000 Buka Lowongan Kerja, Cek Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.