Omnibus Law, Upah Buruh yang Tak Bekerja karena Sakit, Cuti Melahirkan hingga Haid Terancam Tak Dibayar

Kompas.com - 14/02/2020, 20:20 WIB
Ilustrasi gaji, rupiah ShutterstockIlustrasi gaji, rupiah

mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat

dihindari pengusaha;

g. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;

h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha;

dan

i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Selain itu, aturan tersebut juga mengatur mengenai besaran upah yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang sakit. Untuk 4 bulan pertama, dibayar 100 persen dari upah, kemudian untuk 4 bulan kedua, dibayar 75 persen dari upah, untuk 4 bulan ketiga, dibayar 50 persen dari upah dan untuk bulan selanjutnya dibayar 25 persen (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum PHK dilakukan oleh pengusaha. Sementara, hal tersebut tidak dijelaskan dalam omnibus law.

Omnibus law pun tidak mengatur mengenai besaran kewajiban pemberian kerja dalam memberi upah karyawan yang sakit atau izin ketika menikah hingga pasangan atau orangtuanya meninggal dunia.

Adapun di UU Ketenagakerjaan diatur sebagai berikut:

a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari;

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X