Wapres: Omnibus Law Diharapkan Percepat Perizinan Pembangunan Rumahan

Kompas.com - 15/02/2020, 19:21 WIB
Ilustrasi rumah Kementerian PUPRIlustrasi rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan kinerja sektor properti pemerintah telah menerapkan berbagai hal dan upaya agar sektor properti di Indoensia dapat berkembang.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'aruf Amin mengatakan salah satu upayanya pemerintah telah menerapkan cara dengan menyusun rancangan Undang-undang Omnibus Law.

"Dalam rancangan Undang-undang Omnibus Law ini diharapkan perizinan perumahan dapat lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah, ujarnya saat memberikan kata sambutan dalam pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2020 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).

Baca juga: Kejar Pendapatan Rp 3,1 Triliun, PP Properti Garap Proyek Rumah Tapak

Selain itu, lanjut Ma'aruf, pemerintah juga mendorong instansi-instansi perumahan untuk mengembangkan proses perizinan secara online.

Perizinan secara online tersebut secara bertahap nanti akan diinkubasikan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Kami berharap dengan adanya revitalisasi online ini dapat menimalisir pungli akbibat banyaknya proses tatap muka dalam perizinan," jelasnya.

Ma'aruf mengapresiasi atas usaha dari seluruh pihak yang terkait yang telah memberikan perhatian khsusus kepada penduduk milenial dalam memiliki rumah.

Saat ini jumlah milenial di Indonesia berada di angka 31 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

"Ada 81 juta orang milenial kita di Indonesia oleh sebab itu pemerintah menginginkan konsep pengembangan rumah milenial yang digagas oleh Bank BTN harus memperhatikan aspek sosial, lingkungan dan mengedepankan aspek budaya," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X