BPJS Watch Desak Pemerintah dan DPR Transparan soal Omnibus Law

"Jadi, nanti pemerintah bisa mengubah kompensasi PHK sendiri. Masih banyak hal lain yang harus dikritisi karena memang banyak hal yang turun. Oleh karenanya memang proses perundingan draft RUU ini antara DPR dan pemerintah menjadi hal penting untuk dikawal oleh masyarakat." tegasnya.

Menurut BPJS Watch, Komisi IX DPR RI pernah berjanji kepada Serikat Pekerja atau buruh untuk melakukan pembahasan dengan pemerintah secara terbuka. Tentunya janji ini biasa dilakukan dengan membolehkan masyarakat menyaksikannya dari mimbar atas atau balkon di Gedung Legislatif DPR RI.

Namun dalam tata tertib (tatib) DPR ada juga mekanisme pembahasan yang dilakukan tertutup dan ini menjadi hal lumrah dilakukan.

"Nah untuk pembahasan tertutup, saya kira ini yang harus diminimalisir. Semoga semuanya bisa diakses langsung oleh publik," ujarnya

Pasalnya, keterbukaan akses penting sekali mengingat draft RUU Omnibus Law yang dibuat pemerintah sangat rahasia dan sulit diakses publik. Timboel juga menjelaskan, sebelumnya dalam Surat Keputusan (SK) Menko Perekenomian Nomor 121 Tahun 2020, dalam pasal 2-nya disebut tugas tim yang melibatkan para Serikat Pekerja atau buruh akam membuat substansi RUU dan regulasi.

Kenyataannya saat implementasi tidak berjalan sesuai SK. "Surat Keputusan Nomor 121 itu hanya basa-basi," tegasnya.

Baca juga: Ini Ketentuan Ahli Waris Pekerja yang Dihapus Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun catatan penting keterbukaan pembahasan RUU Omnibus Law, menurut BPJS Watch akan sangat berperan untuk memastikan beberapa hal, antara lain:

1. Adanya keterbukaan dari anggota DPR dalam pembahasan RUU tersebut sehingga publik tahu pembahasan pasal per pasal dan argumentasinya serta kaitannya dengan UU Nomor 13, UU Nomor 40 Tahun 2004 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 yang masih eksis saat ini.

Rakyat wajib tahu kualitas pembahasannya sehingga kualitas RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja benar-benar baik sehingga tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini juga akan memastikan apakah memang DPR memperjuangkan rakyat atau tidak.

2. Keterbukaan tersebut sangat penting mengingat DPR dikuasai oleh parpol koalisi pemerintah, sehingga janji-janji yang pernah disampaikan anggota DPR bahwa mereka tetap berjuang untuk rakyat walaupun mereka anggota dari parpol koalisi. Masyarakat bisa melihat langsung anggota DPR tersebut apakah konsisten berjuang untuk rakyat atau takut sama ketua umum parpol koalisi.

3. Masyarakat dan SP/SB bisa memberikan masukan langsung ke anggota DPR saat pembahasan lewat WA atau SMS sehingga anggota DPR bisa lebih mengetahui masalah-masalah perburuhan. Dan rakyat pun bisa mengkritisi langsung ketika pemerintah dan DPR tidak serius membahas RUU ini.

Baca juga: Dalam Omnibus Law, Jam Lembur Buruh Jadi Lebih Lama