KILAS

Realisasi Pupuk Bersubsidi Rendah, Kementan Beri Solusi Lewat eRDKK

Kompas.com - 17/02/2020, 10:27 WIB
Terlihat seoarang pegawai sedang membereskan karung untuk membungkus pupuk bersubsidi DOK. Humas Kementerian Pertanian RITerlihat seoarang pegawai sedang membereskan karung untuk membungkus pupuk bersubsidi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhi mengatakan, pihaknya membuka sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) tiap tanggal 20 hingga 25 setiap bulan.

Langkah itu dilakukan guna menindaklanjuti keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk melalui eRDKK dengan memberikan waktu bagi data yang belum tertampung.

“Selanjutnya kami rekap, sebagai tambahan kuota daerah yang bersangkutan,” kata Sarwo Edhy dalam keterangan tertulis, Minggu (16/02/2020).

Ia melanjutkan, bila terjadi ketimpangan dalam alokasi pupuk di suatu wilayah, misal di kecamatan atau desa, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian kabupaten/kota dapat menggesernya.

Baca juga: Petani Mengeluh Langka, Kementan akan Atur Distribusi Pupuk Subsidi

“Jika terdapat pergeseran antarkabupaten, ditetapkan Kadis Pertanian Provinsi. Apabila terdapat pergeseran kuota antarprovinsi, ditetapkan Dirjen PSP atas nama Menteri Pertanian,” imbuh Sarwo Edhy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia juga menganjurkan untuk segera ada laporan ke penyuluh atau kepada Dinas Pertanian setempat bila ditemukan kelangkaan pupuk untuk petani atau kelompok tani di suatu desa.

“Bisa juga hubungi kami di nomor HP 081224281914, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengawasan Pupuk dan Pestisida atas nama Endah, agar segera ditindaklanjuti secepat mungkin,” ujar Sarwo Edhy.

Sesuai aturan Peraturan Menteri Pertanian No 01 Tahun 2020, imbuh dia, eRDKK berbasis NIK. Subsidi tidak lebih dari dua hektar per petani dan musim tanam, serta petani tersebut harus masuk dalam kelompok tani.

Rendahnya realisasi

Kementan melaksanakan program tersebut guna menepis isu kelangkaan pupuk bersubsidi dan memastikan stoknya cukup untuk tahun 2020.

Menurut Sarwo Edhy, keterlambatan pemerintah daerah dalam menginput data melalui eRDKK menyebabkan petani tidak dilayani kios karena tidak terdaftar dalam eRDKK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Kasus Covid-19 Tinggi, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong Mulai Hari Ini

Whats New
[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

[POPULER MONEY] BPK Minta BP Jamsostek Lepas Sejumlah Saham | Cara Cek NIK KTP Secara Online

Whats New
Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Pelni Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Perkapalan, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Fitur Biometrik Dikembangkan, Buka Rekening di BSI Mobile Tak Sampai 5 Menit

Rilis
Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Dalam Forum G20-LEMM, Sekjen Kemenaker Paparkan 4 Komitmen RI Terkait Isu Ketenagakerjaan

Rilis
Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Kerap Dicatut, KSEI Tegaskan Tak Pernah Tawarkan Investasi

Whats New
13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

13 Sektor Industri Minta Jatah Gas Subsidi

Whats New
RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

RUU Perlindungan Data Pribadi dan Monetisasi Jejak Digital Pengguna

Whats New
Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disulap Jadi Lokasi Perawatan Pasien Covid-19

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Sandiaga Uno Minta Pembangunan Borobudur Highland Dipercepat

Whats New
Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Menko Luhut Sebut Pemerintah akan Terus Dukung Proyek Investasi Kawasan IWIP

Rilis
Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Akan Segera Meluncur, Ini Nama Bank Digital Keluaran BCA

Whats New
Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Kemenperin: Tidak Ada Kelangkaan Tabung Oksigen

Whats New
Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Tak Mampu Digaji, 637 Guru di Daerah TIdak Diusulkan untuk Penetapan NIK PPPK

Whats New
Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Kasus Covid-19 Melonjak, Penjualan Sepeda Motor Diprediksi Bakal Kena Imbas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X