Sri Mulyani Yakinkan Investor, Omnibus Law Bisa Redam Gejolak Ekonomi Global

Kompas.com - 17/02/2020, 13:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (17/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (17/2/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk memerbaiki iklim kemudahan berbisnis di Indonesia. Upaya tersebut pun dilakukan dengan melakukan sosialiasi kepada investor baik lokal maupun asing mengenai berbagai perbaikan peraturan yang sedang dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia tahun 2020 di kantor BKPM pun membeberkan beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dalam memerbaiki iklim investasi untuk menarik minat para investor.

"Akhir kuartal 2019 lalu, pertumbuhan konsumsi kita sedikit di bawah 5 persen dengan pertumbuhan investasi hanya tumbuh 4,06 persen (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Padahal kami sebagai Menteri Keuangan sebelumnya sempat mengharapkan pertumbuhan investasi itu bisa mencapai 6 persen," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan di depan investor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Berkat Kerupuk Mlarat, Muanah Raup Omzet Rp 20 Juta

Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun optimistis dalam memandang prospek perekonomian Indonesia di 2020. Meski di awal tahun perekonomian dunia telah diliputi oleh ketidakpastian salah satunya dengan wabah virus corona yang menyebar dengan begitu cepat.

“Kami benar-benar berharap tahun 2020 akan menjadi sedikit lebih optimistis seperti yang telah dinyatakan oleh banyak institusi,” ujar Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai upaya pemerintah dengan menerbitkan Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Kerja mampu menangkal ketidakpastian tersebut.

Baca juga: Bea Cukai Lelang Onderdil Moge Sitaan Negara, Tertarik?

Adapun Bahlil mengatakan, BKPM mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 809,6 triliun pada 2019. Angka tersebut surplus 18 persen dari target.

Dia menilai, dengan kondisi yang cukup sulit di 2019 realisasi investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Dunia luar atau investor, kepercayaan ke Indonesia itu kuat sekali dengan potret 2019. Posturnya? 52 persen dari foreign direct investment (FDI) 47 persen dari dalam negeri," ujar dia.

Baca juga: Jadi Kenyataan, Kini Bayar Uang SPP Bisa Pakai GoPay

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

New Normal di SPBU Pertamina: Isi Bensin Wajib Turun dari Motor!

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X