Sri Mulyani Yakinkan Investor, Omnibus Law Bisa Redam Gejolak Ekonomi Global

Kompas.com - 17/02/2020, 13:22 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (17/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta, Senin (17/2/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya untuk memerbaiki iklim kemudahan berbisnis di Indonesia. Upaya tersebut pun dilakukan dengan melakukan sosialiasi kepada investor baik lokal maupun asing mengenai berbagai perbaikan peraturan yang sedang dilakukan pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia tahun 2020 di kantor BKPM pun membeberkan beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dalam memerbaiki iklim investasi untuk menarik minat para investor.

"Akhir kuartal 2019 lalu, pertumbuhan konsumsi kita sedikit di bawah 5 persen dengan pertumbuhan investasi hanya tumbuh 4,06 persen (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Padahal kami sebagai Menteri Keuangan sebelumnya sempat mengharapkan pertumbuhan investasi itu bisa mencapai 6 persen," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan di depan investor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Berkat Kerupuk Mlarat, Muanah Raup Omzet Rp 20 Juta

Namun demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun optimistis dalam memandang prospek perekonomian Indonesia di 2020. Meski di awal tahun perekonomian dunia telah diliputi oleh ketidakpastian salah satunya dengan wabah virus corona yang menyebar dengan begitu cepat.

“Kami benar-benar berharap tahun 2020 akan menjadi sedikit lebih optimistis seperti yang telah dinyatakan oleh banyak institusi,” ujar Sri Mulyani.

Namun demikian, Sri Mulyani menilai upaya pemerintah dengan menerbitkan Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Kerja mampu menangkal ketidakpastian tersebut.

Baca juga: Bea Cukai Lelang Onderdil Moge Sitaan Negara, Tertarik?

Adapun Bahlil mengatakan, BKPM mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp 809,6 triliun pada 2019. Angka tersebut surplus 18 persen dari target.

Dia menilai, dengan kondisi yang cukup sulit di 2019 realisasi investasi tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Dunia luar atau investor, kepercayaan ke Indonesia itu kuat sekali dengan potret 2019. Posturnya? 52 persen dari foreign direct investment (FDI) 47 persen dari dalam negeri," ujar dia.

Baca juga: Jadi Kenyataan, Kini Bayar Uang SPP Bisa Pakai GoPay



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Usai Gagal Tanam dan Panen, Petani di Belu Diminta Kementan Gunakan Asuransi

Rilis
GoFood Tebar Promo, Ada Diskon 50 Persen

GoFood Tebar Promo, Ada Diskon 50 Persen

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X