5 Alasan Publik Ogah Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Versi Survei

Kompas.com - 17/02/2020, 19:25 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo meninjau lokasi kluster pemerintahan di calon ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indo Barometer merilis hasil survei terbaru mereka yang menunjukkan mayoritas publik setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam survei yang dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia itu, sebanyak 53,8 persen mengaku setuju jika Jakarta tak lagi jadi pusat pemerintahan.

Sementara sisanya sebesar 30,4 persen tak setuju ibu kota pindah, dan sebanyak 15,8 persen respon tidak menjawab.

Dalam survei itu, lima alasan paling dominan publik mendukung pemindahan ibu kota antara lain guna mengurangi kepadatan di Jakarta (57,1 persen), pemerataan pembangunan (18,7 persen), menekan kesenjangan ekonomi (7,1 persen), wujud keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia (5 persen), Kaltim wilayahnya luas (4,2 persen).

Baca juga: Ini Menteri yang Otaknya Paling Jenius Versi Survei Indo Barometer

Lalu di luar lima alasan utama itu, dukungan publik didasari karena Kaltim wilayahnya tepat untuk pusat pemerintahan (3,1 persen), wilayah luar Jawa butuh perhatian (2,8 persen), kemudahan menjaga perbatasan (0,3 persen), dan sisanya tidak menjawab (1,7 persen).

Sementara itu, dari 30,4 persen responden yang tidak setuju pemindahan ibu kota dilatarbelakangi alasan antara lain jangkauan pemerintah pusat terlalu jauh (45,2 persen), dan biaya pindah sangat mahal (33,3 persen).

Alasan keberatan lainnya yakni pemindahan ibu kota akan berpengaruh pada roda pemerintahan (5,2 persen), Kaltim bukan wilayah yang tepat (4,7 persen), hubungan pusat dan pemda di Jawa akan semakin jauh (4,1 persen), akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi (3 persen).

Kemudian pemindahan ibu kota bisa ganggu tatanan birokrasi (2,2 persen), Kaltim rawan bencana (1,1 persen), dan sisanya tidak menjawab (1,1 persen).

Baca juga: Erick Thohir, Menteri Paling Berani Versi Survei Indo Barometer

Selain melakukan sigi pada respon publik atas pemindahan ibu kota, Indo Barometer juga menyurvei alasan Kalimantan Timur dipilih sebagai calon pusat negara.

Sebanyak 47 persen responden menyatakan setuju Kaltim jadi ibu kota dengan alasan utama yakni wilayahnya sangat luas, jarang penduduk, berada di tengah Indonesia, kaya sumber daya alam, dan dekat dengan perbatasan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Ingin Berinvestasi? Simak Dulu Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Earn Smart
Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Erick Thohir: Kalau Izin Buka Pertashop Sulit, Pertamina Mesti Turun

Whats New
DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

DPR RI Sahkan RUU IE–CEPA, Apa Manfaatnya?

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

[KURASI KOMPASIANA] Pilih Pakaian Bekas Merek Internasional atau Pakaian Baru Merek Lokal?

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X