Wali Kota Bitung Sebut Kebijakan Susi Pudjiastuti Bikin Ekonomi Daerah Loyo

Kompas.com - 18/02/2020, 07:04 WIB
Pabrik pengolahan ikan tuna yang mati di kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAPabrik pengolahan ikan tuna yang mati di kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

BITUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bitung Max J Lomban mengatakan, beberapa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya yang membuat ekonomi Bitung loyo. Padahal, ekonomi setempat bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Dia menjelaskan, ekonomi Bitung mampu tumbuh mencapai 7 persen pada 2014 namun turun drastis menjadi 3,56 persen pada 2015. Untuk meningkatkan ekonomi kembali, Kota Bitung akhirnya bergerak di sektor pariwisata sehingga mampu terdongkrak naik menjadi 6,7 persen pada 2019.

"Dulu ketergantungan kita disektor perikanan, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 7,1 persen. Ketika anjlok 3,56 persen (karena sektor kelautan), kita bergerak dengan sektor pariwisata, sekarang jadi 6,7 persen," kata Max di Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Pabrik Pengolahan Ikan di Bitung Mati Karena Kebijakan Susi, Mengapa?

Max pun menargetkan pertumbuhan ekonomi 2 digit seandainya beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa Edhy Prabowo diubah. Pertumbuhan ekonomi 2 digit itu ditopang oleh sektor kelautan dan pariwisata.

"Kalau perikanan kita tumbuh seperti yang lalu, dan pariwisata tumbuh, saya yakin perekonomian kita meningkat dua digit," terang Max.

Sebelumnya Wali Kota Bitung menyebut, kebijakan di masa Susi Pudjiastuti tidak sesuai dengan Kota Bitung yang pertumbuhan ekonomi salah satunya ditopang oleh sektor kelautan dan perikanan.

"Karena regulasi itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kota Bitung," kata Max di Bitung, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Dulu Bitung Dikenal Pencuri Ikan, Sekarang Enggak Ada...

Hal tersebut, dia bilang, terlihat dengan adanya pabrik pengalengan ikan yang mati. Matinya pabrik disebabkan karena kurangnya pasokan ikan dari laut akibat beberapa kebijakan seperti lamanya perizinan kapal dan pelarangan bongkar muat (transhipment) di tengah laut.

Adapun saat ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebenarnya telah memangkas perizinan kapal dari yang sebelumnya berbulan-bulan menjadi hanya 1 jam.

Sementara itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya alasannya tersendiri mengambil kebijakan-kebijakan tersebut.

Seperti kebijakan soal larangan bongkar muat misalnya, dia ingin memperkecil transaksi ilegal yang kerap terjadi di tengah laut, tak hanya hasil laut ilegal, tapi juga transaksi ilegal lain yang mengikutinya seperti penyelundupan senjata dan narkoba.

Baca juga: Ditantang Effendi Gazali Diskusi Terbuka Polemik Lobster, Ini Respon Susi



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X