Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Terancam Alami Resesi, Mengapa?

Kompas.com - 18/02/2020, 12:37 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber Bloomberg

TOKYO, KOMPAS.com - Perekonomian Jepang kemungkinan bakal mengalami resesi, setelah terpukul dampak kenaikan pajak penjualan pada kuartal IV 2019 lalu.

Tidak hanya itu, perekonomian Jepang juga terdampak merebaknya virus corona sejak awal tahun 2020, yang menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (18/2/2020), produk domestik bruto (PDB) Jepang merosot 6,3 persen pada kuartal IV 2019 dibandingkan pada kuartal sebelumnya. Ini adalah penurunan pertumbuhan ekonomi terbesar bagi Jepang sejak kenaikan pajak pada tahun 2014 silam.

Baca juga: Jepang Mau Investasi di Natuna, Ini Kata Menteri KKP

Hal ini diungkapkan oleh estimasi awal yang dirilis Kantor Kabinet Jepang, hari ini.

Para ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang merosot 3,8 persen, sebagai imbas kenaikan pajak, lemahnya permintaan global, dan gangguan akibat badai taifun.

Proyeksi yang jauh lebih buruk dari ekspektasi tersebut menunjukkan, beberapa indikator keyakinan pemerintah terkait bantalan untuk menghambat dampak kenaikan pajak salah sasaran.

Selain itu, mengantisipasi virus corona yang masih merebak, pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe juga dinilai harus mempertimbangkan belanja tambahan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

"Saya siap untuk kontraksi berikutnya di kuartal I 2020 di Jepang. Tidak ada faktor-faktor positif untuk membangun proyeksi pertumbuhan (ekonomi) yang positif," ungkap Mari Iwashita, kepala ekonom di Daiwa Securities.

Baca juga: Erick Thohir Rayu Bank Jepang Bantu Program 1 Juta Rumah bagi Milenial

Iwashita mengekspektasikan pemerintah Jepang mengalokasikan anggaran tambahan ketika jelas bahwa ekonomi Jepang stagnan pada kuartal I 2020.

Pemerintahan Abe dan bank sentral Jepang sebelumnya mengekspektasikan dampak yang lebih kecil dari kenaikan pajak dibandingkan pada 2014 lalu. Kala itu, ekonomk Jepang terkontraksi 7 persen.

Namun, pada kenaikan pajak yang diumumkan akhir tahun lalu, besaran kenaikannya lebih kecil, produk makanan dikecualikan, dan pemerintah telah menggelontorkan upaya stimulus untuk menekan penurunan daya beli.

Meski begitu, para ekonom menyebut, beberapa langkah pemerintah, seperti potongan harga untuk pengeluaran via transaksi nontunai, memiliki dampak terbatas karena tidak menarik bagi segmen populasi yang lebih tua yang tidak terbiasa dengan transaksi nontunai.

"Angka-angka yang ada menunjukkan kerentanan konsumsi domestik terhadap kenaikan pajak penjualan," ungkap Takashi Shiono, ekonom di Credit Suisse Group AG.

Baca juga: AS dan Jepang Tertarik Investasi di Natuna, Ini Sektor yang Diminati

Data terbaru menunjukkan konsumsi swasta anjlok sebesar 11 persen secara tahunan pada kuartal IV 2019, karena rumah tangga memangkas pembelian mobil, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 18 persen.

Investasi juga terpantau merosot sebesar 14 persen. Sebab, dunia usaha lebih memilih untuk menunggu tanda-tanda pemulihan dari guncangan akibat kenaikan pajak sebelum berkomitmen untuk berinvestasi lebih lanjut.

Namun demikian, pejabat Jepang masih kukuh pada asumsi bahwa dampak kenaikan pajak terhadap perekonomian cenderung lebih kecil dibandingkan pada 2014.

Akan tetapi, pemerintah juga tak menutup kesempatan menggelontorkan belanja lebih banyak jika ekonomi menunjukkan tanda-tanda stagnan.

"Kami akan tetap mencermati dampak virus (corona) terhadap pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan. Menurut tingkat daruratnya, kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara fleksibel dan bertanggung jawab," terang Menteri Perekonomian Jepang Yasutoshi Nishimura.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Bloomberg
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com