Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat Tepis Isu Kelangkaan Pupuk

Kompas.com - 19/02/2020, 19:39 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Anggara Wikan Prasetya

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Isu kelangkaan pupuk tersebar di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Barat Suhadi pun menepis isu tersebut.

Menurut dia, isu kelangkaan pupuk disebarkan pihak-pihak yang ingin pupuk melebihi kuota. Pada kenyataannya, tidak ada petani yang mengalami kelangkaan pupuk.

Namun, Suhadi mengakui terdapat petani yang enggan mengambil pupuk jenis lain dan hanya menginginkan urea saja.

Baca juga: Mentan Heran Ada Keluhan Pupuk Subsidi Langka

Ia pun menegaskan jika tugas pemerintah bukan hanya memastikan ketersediaan pupuk, tetapi juga mendidik petani agar paham tata cara pemupukan yang baik.

“Pemerintah menjamin semua petani mendapat pupuk sesuai kuotanya. Yang bilang langka yang ingin membeli semaunya dia,” kata Suhadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/2/2020).

Imbau pemda segera distribusikan pupuk bersubsidi

Terkait isu itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk segera mendistribusikan pupuk bersubsidi pada petani.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menegaskan, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu, imbuh dia, yakni petani tergabung dalam Kelompok Tani, memiliki lahan maksimal 2 hektar (ha), dan memiliki Kartu Tani yang terintegrasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Baca juga: Realisasi Pupuk Bersubsidi Rendah, Kementan Beri Solusi Lewat eRDKK

Kartu Tani merupakan kartu yang diberikan pemerintah kepada petani berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani,” kata Edhy, Rabu.

Ia melanjutkan, kebijakan e-RDKK bertujuan untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak terjadi penyelewengan dan duplikasi penerima pupuk.

“Alokasi pupuk diberikan sesuai e-RDKK yang diajukan. Ketersediaan ada, tinggal didistribusikan,” kata Edhy.

Baca juga: Kementan Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Sementara itu, Suhadi mengatakan, kuota pupuk bersubsidi dibagi per hektar lahan, urea 250 kilogram (kg), SP 36 100 kg, NPK 150 kg, ZA 50 kg, dan pupuk organik 500 kg.

Namun di lapangan, terdapat pihak-pihak yang menginginkan pupuk lebih dari kuota yang diberikan.

“Sekarang pengawasannya lebih ketat. Apalagi pakai Kartu Tani. Ini yang mereka bilang langka itu,” kata Suhadi.

Baca juga: Kartu Tani Tekan Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi

Ia melanjutkan, jika Kartu Tani belum bisa dipakai, petani dapat menggunakan cara manual.

“Selama terdaftar di RDKK, pupuk pasti akan diberikan. Soal kemarin ada keterlambatan distribusi, itu masalah teknis administrasi saja. Untuk ketersediaan, Petrokimia (BUMN Produsen pupuk) menjamin,” kata Suhadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Efek Panjang Pandemi, Laba Bersih Mandala Finance Turun 35,78 Persen

Whats New
Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Heboh Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Cek Ketentuannya

Whats New
KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

KB Bank Targetkan Penyelesaian Perbaikan Kualitas Aset Tahun Ini

Whats New
Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Astra Agro Lestari Sepakati Pembagian Dividen Rp 165 Per Saham

Whats New
Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Ditopang Pertumbuhan Kredit, Sektor Perbankan Diprediksi Semakin Moncer

Whats New
Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Survei: 69 Persen Perusahaan Indonesia Tak Rekrut Pegawai Baru untuk Hindari PHK

Work Smart
Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Heboh Loker KAI Dianggap Sulit, Berapa Sih Potensi Gajinya?

Whats New
Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Tantangan Menuju Kesetaraan Gender di Perusahaan pada Era Kartini Masa Kini

Work Smart
Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Bantuan Pesantren dan Pendidikan Islam Kemenag Sudah Dibuka, Ini Daftarnya

Whats New
Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com