Langkah Pemerintah Terapkan Cukai Plastik Disetujui DPR

Kompas.com - 20/02/2020, 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui pengenaan cukai untuk kantong plastik yang diusulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sebagian besar anggota DPR yang hadir pun setuju dengan usulan tersebut. Mereka berpendapat bahwa apabila perintah ingin fokus dan mengedepankan faktor lingkungan dan kesehatan.

Seharusnya cukai plastik bukan hanya ditunjukkan untuk kantong kresek saja tapi juga berlaku pada produk plastik seperti minuman kemasan, kemasan makanan instan dan sejenisnya.

Baca juga: Menkeu: Penerapan Cukai Plastik Tunggu Kepastian dari DPR

"Komisi XI DPR menyetujui rencana pemerintah untuk melakukan penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik," kata Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto dalam rapat di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Sementara itu Anggota Komisi XI lainnya seperti Sihar Sitorus dan Dolfie juga berpendapat yang sama.

Menurutnya apabila pemerintah serius dalam mengahdapi dampak lingkungan seharusnya cukai plastik bukan hanya diterapkan pada kantong kresek saja melainkan plastik yang bervolume lebih besar dan lebih lama proses daur ulangnya.

"Mengapa bukan obyek plastik yang proses daur ulangnya lama atau volume lebih besar, apakah pemerintah takut kepada perusahan-perusahan besar air minum kemasan?," ujar Dolfie.

Setelah rapat berjalan selama kurang lebih dari 3 jam akhirnya Ketua Komisi XI Ditto Ganinduto membacakan hasil kesimpulan raker Komisi XI DPR dengan Menteri Keungan soal ekstensifikasi barang kena cukai sebagai berikut:

Meski telah mendapatkan persetujuan dari DPR pemerintah akan menyusun ulang kebijakan yang saat ini masih berlaku dan Komisi IX meminta pemerintah memperhatikan berbagai masukan serta pertimbangan kondisi ekonomi terkini.

"Kami enggak mau dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini melemah dan kebijakan ini menimbulkan beban karena harus dilihat waktunya, sisi tarif dan produk apa saja yang terkena," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Pegawai Alfamart Minta Maaf Sebar Video Pencuri Cokelat, Hotman Paris: Jangan Minta Maaf Kalau Tak Bersalah

Whats New
BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.