Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kompas.com - 20/02/2020, 07:07 WIB
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIDirektur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan dimulai pertengahan tahun 2020.

"Kalau di jadwal kita, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Danis Sumadilaga ditemui di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Pembangunan tahap awal ini lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar.

Baca juga: 5 Alasan Publik Ogah Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Versi Survei

"Sekitar uang muka, Rp 500 miliar. Tapi, tergantung besaran nilai kontraknya. Intinya pembangunannya bersumber dari APBN, ya memang harus APBN. Tapi, ada juga yang bersumber non APBN," katanya.

Dalam rapat koordinasi mengenai IKN, juga dibahas tentang jumlah populasi yang akan mutasi ke ibu kota baru. Pemindahan tersebut akan dimulai di 2024 mendatang sembari menantikan pembangunan infrastruktur di sana rampung.

"Sekitar 1,3 juta sampai 1,6 juta jiwa, komposisi dari pegawai negeri dan swasta. Ada juga TNI, Polri, dan keluarganya," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di Ibu Kota baru. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah memilih Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota baru pengganti Jakarta.

Baca juga: Pindah Ibu Kota, Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta Dilirik Investor buat Jadi Disneyland?

Sarana yang harus ada ketika Ibu Kota pindah di antaranya adalah utilitas dan gedung perkantoran yang memadai.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan Ibu Kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," menurut keterangan Kementerian PPN/Bappenas yang diterima Antara di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih, listrik, jalan, dan sejumlah sarana utlitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: Bappenas: Belum Ada Ibu Kota Negara Pindah Antar-Pulau kecuali Indonesia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.