Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kompas.com - 20/02/2020, 07:07 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan infrastruktur tahap pertama di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, akan dimulai pertengahan tahun 2020.

"Kalau di jadwal kita, seperti misalnya kita sudah mulai menyiapkan bendungan air. Kemudian akses jalan ke lokasi. Di semester II 2020 kita mulai," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Danis Sumadilaga ditemui di Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Pembangunan tahap awal ini lanjut Danis, akan menggunakan skema APBN dengan nilai proyek sebesar Rp 500 miliar.

Baca juga: 5 Alasan Publik Ogah Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Versi Survei

"Sekitar uang muka, Rp 500 miliar. Tapi, tergantung besaran nilai kontraknya. Intinya pembangunannya bersumber dari APBN, ya memang harus APBN. Tapi, ada juga yang bersumber non APBN," katanya.

Dalam rapat koordinasi mengenai IKN, juga dibahas tentang jumlah populasi yang akan mutasi ke ibu kota baru. Pemindahan tersebut akan dimulai di 2024 mendatang sembari menantikan pembangunan infrastruktur di sana rampung.

"Sekitar 1,3 juta sampai 1,6 juta jiwa, komposisi dari pegawai negeri dan swasta. Ada juga TNI, Polri, dan keluarganya," ucapnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memaparkan beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan di Ibu Kota baru. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah memilih Pulau Kalimantan sebagai Ibu Kota baru pengganti Jakarta.

Baca juga: Pindah Ibu Kota, Gedung-gedung Pemerintah di Jakarta Dilirik Investor buat Jadi Disneyland?

Sarana yang harus ada ketika Ibu Kota pindah di antaranya adalah utilitas dan gedung perkantoran yang memadai.

"Sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan dalam konsep pengelolaan Ibu Kota negara yakni sarana utilitas, gedung perkantoran, dan fasilitas publik," menurut keterangan Kementerian PPN/Bappenas yang diterima Antara di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Sarana utilitas yang dibutuhkan terdiri atas saluran multifungsi, sarana penerangan, air bersih, listrik, jalan, dan sejumlah sarana utlitas lainnya. Sedangkan untuk gedung perkantoran yang dibutuhkan antara lain gedung-gedung untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Baca juga: Bappenas: Belum Ada Ibu Kota Negara Pindah Antar-Pulau kecuali Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com