KILAS

Upaya Kementan Jauhkan Daerah Rentan Rawan Pangan dari Stunting

Kompas.com - 20/02/2020, 11:10 WIB

KOMPAS.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, dalam catatannya terdapat 17 provinsi rawan pangan.

“Terdiri dari 267 kabupaten di 900 kecamatan. Saya harus jamin daerah rentan itu tidak stunting,” kata Syahrul, dalam keterangan tertulis.

Mentan menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri Talkshow Promotif Preventif Membentuk SDM Unggul Indonesia Maju 2045, di JI-Expo Kemayoran Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Salah satu upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menekan angka stunting adalah membuat program Family Farming dan Pertanian Masuk Sekolah (PMS) di 727 kecamatan.

Baca juga: Stunting Berisiko Anak Jadi Pendek, Kenali Penyebab dan Pencegahannya

“Dengan program Family Farming, halaman di sekitar rumah bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Hal tersebut lebih higienis dan sehat,” kata Syahrul.

Sementara itu, PMS adalah program strategis untuk menjamin pertahanan kesehatan masyarakat. Program itu juga memiliki nilai ekonomis karena siswa dibekali keahlian bertanam.

“Keahlian bertanam bisa jadi aset masa depan. Untuk itu, program PMS sangat penting dijadikan materi pembelajaran,” kata Syahrul.

Ia berharap agar kedua program tersebut mampu menurunkan angka daerah rentan rawan pangan hingga 16 persen.

Baca juga: Cegah Anak Stunting, Perhatikan Gizi dan Kebersihan

Upaya lain yang dilakukan Kementan adalah menetapkan target usaha tani pada 1.600 lokasi guna menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 28 persen.

“Saya akan intervensi dengan kesiapan-kesiapan bibit terbaik, keterampilan bertanam, dan dana untuk bertanam,” kata Syahrul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Cerita Luhut Berhasil Lobi CATL agar Mau Investasi Rp 550 Triliun Bangun Ekosistem Mobil Listrik RI

Whats New
Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Stok Makin Tipis, Pedagang Beras Cipinang Desak Pemerintah Lakukan Impor

Whats New
[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

[POPULER MONEY] Koperasi Pasar Induk Cipinang Bantah Klaim Stok Beras Kementan | Pembangunan IKN Nusantara Dikebut

Whats New
 Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Wamenkeu Minta Bank Permudah Akses Kredit Buat Produk Dalam Negeri

Whats New
Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.