Menaker: 55,8 Persen Perusahaan Jepang Tak Puas dengan Produktivitas Tenaga Kerja RI

Kompas.com - 20/02/2020, 17:58 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, mayoritas perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia tidak puas dengan kinerja tenaga kerja nasional.

Produktivitas tenaga kerja nasional dinilai tidak sejalan dengan upah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pernyataan ini ia sampaikan mengutip hasil survei yang dilakukan Japan External Trade Organization (JETRO) pada 2019.

Baca juga: Kepala BKPM: Sekarang, 1 Persen Pertumbuhan Ekonomi Hanya Serap 110.000 Tenaga Kerja

"Sebanyak 55,8 persen perusahaan yang disurvei menyatakan ketidakpuasannya terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia bila dibandingkan dengan upah minimum yang dibayarkan," tutur Ida di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara di Asia Tenggara. Dimana rata-rata tingkat ketidakpuasan perusahaan Jepang di negara Asia Tenggara hanya mencapai 30,6 persen.

Bahkan, tingkat ketidakpuasan perusahaan Jepang di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan Jepang yang beroperasi di Kamboja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahkan di Kamboja sendiri ketidapuasan di Kamboja 54,6 persen," kata dia.

Baca juga: Jawab Tantangan Tenaga Kerja, Kemnaker Inisiasi Pusat Pengembangan Keterampilan

Ida mencatat, sejak 2015-2019 kenaikan upah di Indonesia pada sektor manufaktur mencapai 98 dollar AS. Sedangkan Vietnam hanya 51 dollar AS.

Sementara dengan upah yang naik, tingkat produktivitas Indonesia hanya tercatat 74,4 persen dibanding Vietnam yang mencapai 80 persen.

"Untuk Itu, perusahaan Jepang berharap agar pemerintah Indonesia bisa melakukan pengendalian upah minimum," ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana melakukan perubahan terkait aturan-aturan mengenai upah minimum pekerja.

Hal tersebut akan dilakukan melalui revisi serta penambahan pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Mau Dapat Suku Bunga Tabungan 9,5 Persen? Ini Syaratnya

Spend Smart
Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Penumpang KRL Diminta Cek KRL Access dan Hindari Jam Sibuk

Whats New
12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

12 Temuan Ombudsman Terkait Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah

Whats New
Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Pemerintah Terapkan PPKM Level 1 di 18 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali, Ini Wilayahnya

Whats New
Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Pertamina Bongkar Aksi Penimbunan BBM Bersubsidi di Kabupaten Semarang

Rilis
PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Tempat Bermain Anak Boleh Dibuka, Usia di Bawah 12 Tahun Boleh ke Tempat Wisata

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.