Menaker Sebut Hanya 27 Persen PHK yang Membayarkan Kompensasi Sesuai Aturan Pada 2019

Kompas.com - 20/02/2020, 18:07 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran kompensasi kepada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK).

Berdasarkan data Kemenaker 2019, dari total 536 persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang membayarkan uang kompensasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13 tahun 2003," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Atur Pesangon PHK hingga 9 Bulan Upah

Sementara laporan Bank Dunia tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon dan 27 persen pekerja menerima pesangon namun tidak sesuai UU 13 tahun 2003

"Hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU 13 tahun 2003," ujar dia.

Berlandaskan data-data tersebut, Ida menilai perlu adanya penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan khususnya mengenai pesangom melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

"Penataan ini harus berfokus pada upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja atau buruh," ucap dia.

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Atur Pesangon PHK hingga 9 Bulan Upah

Sebagai informasi, dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, skema besaran pesangon pekerja terkena PHK tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan UU 13 tahun 2003, yakni sebagai berikut :

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Ukraina akan Melego 3.000 BUMN-nya, Berminat Beli?

Whats New
Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Bicara soal Penggunaan Mobil Listrik, Wamen BUMN: Yang Untung PLN, Yang Rugi Pertamina

Whats New
Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Perjalanan Sengketa Warisan oleh Freddy Widjaja, Gugat, Cabut, Gugat Lagi

Whats New
Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Aset Sinar Mas Group Rp 737 Triliun, Freddy Widjaja Dapat Rp 1 Miliar

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

[POPULER MONEY] Rincian Pelanggan yang Dapat SUbsidi Listrik | UMKM Penerima BLT

Whats New
Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Sejak Maret, Harga Bitcoin Telah Melonjak hingga 180 Persen

Whats New
Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Dana Hibah untuk UMKM Rp 2,4 Juta Mulai Dicairkan pada 17 Agustus 2020

Whats New
Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Luhut: Banyuwangi dan Bali Hasilnya Sangat Menggembirakan...

Whats New
PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

PLN Siap Ganti Pembangkit Diesel Berusia di Atas 15 Tahun ke EBT

Whats New
Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Pertamina: Hingga Agustus 2020, Sudah Ada 147 Pertashop di 19 Provinsi

Whats New
Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Luhut: Ini 3 Komitmen Pemerintah Tingkatkan Wisata dan Ekonomi Kreatif

Whats New
Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Platform Ini Luncurkan KoinGaji, Kamu Bisa Gajian Lebih Awal

Rilis
Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Dukung UMKM, Blibli Hadirkan Festival Mie Online, Ada 1.000 Menu

Rilis
Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Dari Hanya 10, Kini 20.000 UMKM Shopee Sudah Tembus Pasar Ekspor

Smartpreneur
Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Asosiasi Pekerja Ingatkan Pemerintah Soal Data hingga Usulan Tambahan Subsidi Gaji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X