Menaker Sebut Hanya 27 Persen PHK yang Membayarkan Kompensasi Sesuai Aturan Pada 2019

Kompas.com - 20/02/2020, 18:07 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIMenteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah saat meresmikan gedung BLK komunitas di Ponpes Daarul Quran Surakarta di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran kompensasi kepada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kemenaker 2019, dari total 536 persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang membayarkan uang kompensasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13 tahun 2003," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Atur Pesangon PHK hingga 9 Bulan Upah

Sementara laporan Bank Dunia tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 66 persen pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon dan 27 persen pekerja menerima pesangon namun tidak sesuai UU 13 tahun 2003

"Hanya 7 persen pekerja yang menerima pesangon sesuai dengan ketentuan UU 13 tahun 2003," ujar dia.

Berlandaskan data-data tersebut, Ida menilai perlu adanya penataan ulang ketentuan ketenagakerjaan khususnya mengenai pesangom melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Penataan ini harus berfokus pada upaya penciptaaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga perlindungan bagi pekerja atau buruh," ucap dia.

Baca juga: Omnibus Law, Pemerintah Atur Pesangon PHK hingga 9 Bulan Upah

Sebagai informasi, dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, skema besaran pesangon pekerja terkena PHK tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan UU 13 tahun 2003, yakni sebagai berikut :

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.

2. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.