Menaker: Cuti Hamil hingga Cuti Haid untuk Pekerja Tidak Dihapus

Kompas.com - 20/02/2020, 21:10 WIB
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIMenteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memberikan sambutan ketika Penganugerahan Paramakarya 2019 di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (28/11/2019). Pemerintah memberikan penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai telah memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tengah menjadi sorotan banyak pihak. Pasalnya, banyak aturan yang berlaku saat ini dihapus atau bahkan diubah.

Salah satu poin yang ramai dibicarakan adalah aturan mengenai hak pekerja mendapatkan cuti hamil-melahirkan hingga cuti haid.

Pasalnya, terdapat pemberitaan yang menyebutkan bahwa hak-hak tersebut dihapus melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Mengenal Aturan Cuti Haid bagi Pekerja Perempuan

Merespon hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bahwa aturan terkait hak-hak pekerja tersebut akan tetap berlaku meski UU Omnibus Law Cipta Kerja disetujui.

Pasalnya, ketentuan-ketentuan tersebut masih tercantum dalam aturan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan ada di UU 13 2003, cuti hamil, cuti haid, cuti menikahkan, cuti menikah, kami tidak hapuskan itu," kata Ida di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ida menyebut, aturan tersebut tidak tercantum dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja sehingga aturan itu tidak mengalami perubahan.

"Kalau eksis berarti tidak diatur omnibus law. Memang tidak ada di omnibus law karena adanya di UU 13 2003," ujarnya.

Baca juga: Omnibus Law, Upah Buruh yang Tak Bekerja karena Sakit, Cuti Melahirkan hingga Haid Terancam Tak Dibayar

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Whats New
Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Rilis
Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Rilis
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Whats New
Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Rilis
Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Whats New
Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Whats New
LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

Whats New
Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X