Dapat PMN Rp 3 Triliun, PT PANN Ternyata Hanya Punya 7 Pegawai

Kompas.com - 21/02/2020, 08:30 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers di Hotel Pasific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers di Hotel Pasific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) hanya memiliki tujuh orang pegawai.

Atas dasar itu, mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu ingin memerger aset yang dikelola perseroan tersebut. Saat ini, PT PANN sendiri memiliki bisnis di bidang perhotelan.

Hal tersebut dikemukakan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (20/2/2020).

“PT PANN mungkin kami bisa mergerkan ke yang lain, supaya aset (dikelola) yang baik, bukan hanya tujuh orang pegawai kemudian sewakan asetnya, kemudian dibiayai (pemerintah), kalau itu mah kami semua juga mau,” ujar Erick.

Baca juga: Saat Sri Mulyani dan Anggota DPR Tak Tahu-menahu soal BUMN PT PANN...

Kendati begitu, Erick tak mau menyalahkan menteri- menteri BUMN sebelumnya soal kegagalan pengelolaan bisnis PT PANN.

“Hal ini bukan salah dan benar, tapi mungkin pada sebelumnya direction dan kebijakan belum maksimal. Nah, kami coba perbaiki saat ini,” kata Erick.

Sebelumnya, PT PANN sempat membuat bingung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Erick Thohir.

Sebab, nama perusahaan milik negara tersebut kurang familiar di telinga keduanya.

Padahal, BUMN tersebut mendapatkan PMN non-tunai sebesar Rp 3,76 triliun yang berasal dari konversi utang Subsidiary Loan Agreement (SLA) menjadi ekuitas.

Baca juga: Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN

Dikutip dari laman resminya, PT PANN didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Pendirian Perusahaan di bidang Pengembangan Armada Komersial Nasional.

Pendirian PT PANN (Persero) juga menjadi mandat Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita II. Dokumen Repelita II menyatakan, pemerintah membentuk sebuah badan yang bertanggung jawab untuk membiayai dan mengembangkan armada komersial nasional.

Perseroan tersebut memiliki usaha telekomunikasi navigasi maritim dan jasa pelayaran untuk usaha jasa sektor maritim, seperti membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification, dan tracking national data center.

Baca juga: Erick Thohir Tunggu Gebrakan Agus Martowardojo di BNI

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X