Sederet Kader Partai di Kursi Komisaris Bank BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah nama politisi mencuat sebagai komisaris di bank BUMN. Teranyar, dua politikus dari partai PDI Perjuangan masuk dalam jajaran kursi komisaris di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Di bank BUMN, setidaknya ada tiga kader PDI Perjuangan yang menjabat komisaris. Mengacu pada aturan yang berlaku, secara tegas melarang pengurus partai politik memegang jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN. 

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Berdasarkan aturan tersebut, secara implisit anggota atau kader partai memang dibolehkan menjabat komisaris BUMN. Namun tidak bagi pengurus partai.

Baca juga: Erick Thohir Sudah Bersih-bersih, Apa BUMN Bebas dari “Belenggu” Partai Politik?

Berikut deretan nama kader partai yang ditunjuk sebagai komisaris di BUMN:

1. Arif Budimanta

Arif Budimanta merupakan politisi yang cukup aktif di kegiatan-kegiatan partai. Dalam organisasi kepartaian, Arif pernah menjadi Ketua DPP PDIP periode 2005-2010.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP di MPR RI 2009-2013. Sebagai orang dekat Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, namanya juga aktif sebagai Direktur Eksekutif the Megawati Institute.

Lalu menjabat sebagai Dewan Penasehat PP Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, dan Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Selain berkecimpung di partai penguasa saat ini, Arif juga diketahui merupakan 'tangan kanan' Presiden Joko Widodo.

Pada November 2019 lalu, pria yang lahir di Medan, 15 Maret 1968 diangkat menjadi staf khusus Presiden. Latar belakang pendidikan Arif yaitu, lulusan sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1990. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia.

Baca juga: Lagi, Politisi PDIP Masuk ke Jajaran Komisaris Bank BUMN

2. Pataniari Siahaan

Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, ada nama Pataniari Siahaan yang juga merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai komisaris independen.

Pataniari adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan yang sempat menjadi anggota DPR RI di periode 2004-2009 dan 1999-2004. Di pemilihan anggota parlemen 2014, dirinya kembali mencalonkan diri meski kemudian tak lolos ke senayan.

Lahir tahun 1946. Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti (1978) dan Sarjana dari Jurusan Teknik Sipil Transportasi Universitas Krisnadwipayana (2006), Magister Ilmu Hukum dari Universitas Trisakti (2007), dan Doktor Ilmu Hukum dari Hukum, Universitas Trisakti (2011).

Diangkat dalam RUPS tanggal 17 Maret 2015 sebagai Komisaris BNI berdasarkan akta RUPS nomor 34 tanggal 17 Maret 2015 dan mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 25 Juni 2015.

Baca juga: Ada Politisi di Komisaris BUMN, Stafsus Erick Thohir Bantah Ada Bagi-bagi Jabatan

3. Dwi Ria Latifa

Dwi Ria Latifa lebih populer sebagai anggota dewan periode 2014-2019 dari PDIP. Baru-baru ini, Dwi Ria ditunjuk sebagai Komisaris Bank BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2020.

Selain aktif di partai berlogo banteng moncong putih, Dwi Ria juga dikenal sebagai advokat yang memiliki kantor pengacara sendiri yakni Ria Latifa dan Patner.

Baca juga: 2 Politisi Parpol Pendukung Jokowi di Kursi Komisaris BRI

4. Zulnahar Usman

Bendara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman didapuk mengisi posisi Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI.

Penunjukan Zulnahar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (18/2/2020) lalu.

Selain sebagai Bendum Hanura, Zulhanar juga tercatat masuk dalam lingkaran pemerintah dengan masuk sebagai anggota Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) 2016-2020.

KEIN sendiri dibentuk untuk memberikan masukan pada presiden dalam pembangunan ekonomi. Zulhanar juga merupakan salah satu orang terdekat dari Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Baca juga: Jadi Komisaris BRI, Politisi Hanura Sudah Mundur dari Kepengurusan Partai

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, selama bukan pengurus partai, pengangkatan kader partai menjadi komisaris BUMN tidak melanggar aturan.

Kalaupun ada kader partai yang tercatat sebagai pengurus, yang bersangkutan harus mengudurkan diri dari kepengurusan parpol.

Arya mencontohkan Zulnahar Usman, Bendahara Umum Partai Hanura yang ditunjuk jadi Komisaris Independen Bank BRI.

"Mereka harus mundur dari kepengurusan Hanura, jadi enggak ada masalah," kata Arya kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, penunjukan Zulnahar sebagai komisaris di Bank BRI tak melanggar aturan, karena kader Hanura itu melepas posisinya di partai.

"Jadi otomatis tuh mundur mereka, jadi tidak ada masalah," jelas Arya.

Baca juga: Bendahara Umum Partai Hanura Jadi Komisaris BRI, Memang Boleh?