Soal Transportasi Massal, Menhub Ingin Seperti Singapura dan Tokyo

Kompas.com - 21/02/2020, 16:50 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di lingkungan Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mendorong penggunaan kendaraan jenis personal mobility devices berbasis tenaga listrik seperti skuter dan sepeda listrik.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, langkah ini diperlukan agar dapat sejalan dengan rencana pemerintah yang fokus mengembangkan moda transportasi umum.

"Sehingga kita akan sama seperti yang di Singapura, Tokyo yang memang mayoritas di atas 50 persen sudah menggunakan kendaraan massal," kata dia, di Gedung Kemenhub, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Survei: Penggunaan Skuter Listrik Lebih untuk Rekreasi

Menurutnya, penggunaan kendaraan skuter dan sepeda listrik secara massal dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk menjadi penghubung antara transportasi umum ke tujuan pengguna atau disebut feeder.

"Ini memang dengan adanya teknologi kendaraan listrik pasti menjadi suatu yang menarik," kata dia.

Bukan hanya bagi masyarakat umum, kendaraan jenis personal mobility devices berbasis tenaga listrik juga dapat dimaksimalkan penggunanya oleh pelaku usaha.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mencotohkan penjual kopi keliling sebagai salah satu pelaku usaha yang dapat memaksimalkan penggunaan skuter hingga sepeda listrik.

"Kendaraan listrik berupa sepeda ini bisa mempermudah bagi bakul-bakul kopi yang ada di jalan-jalan. Mengendarai itu dengan sepeda cukup jauh dan menyita tenaga, jadi bisa juga digunakan," tuturnya.

Baca juga: Kemenhub Akan Keluarkan Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Kendati demikian, Budi menekankan pentingnya payung hukum yang jelas untuk melindungi para pengguna kendaraan personal mobility devices.

"Karena dengan kecepatan tidak terbatas, dengan tempat-tempat yang tidak teratur, membuat kendaraan ini justru menjadi bumerang, bahkan bahaya," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan pihaknya akan mulai menggodok aturan terkait hal ini bersama berbagai stake holders terkait.

Rencananya berbagai aspek meliputi keselamatan pengguna akan dibahas bersama oleh Kemenhub.

"Aturan ini saya gunakan untuk meningkatkan aspek keselamatan," ucapnya.

Baca juga: Bos Tesla Kecewa Bill Gates Lebih Pilih Beli Mobil Listrik Porsche



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X