Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Capai Rp 158 Triliun?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan besaran utang pemerintah kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bila dijumlahkan mencapai Rp 158 triliun.

Dua BUMN itu adalah PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Kasihan anak kandung kita sendiri BUMN itu harus sehat. Sedangkan pemerintah belum bayar utang Pertamina Rp 75 triliun, dan ke PLN sampai akhir tahun ini Rp 83 triliun," kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Faisal Basri: Jangan Sampai Omnibus Law Hanya untuk Memenuhi Keinginan Dunia Usaha

Faisal mengatakan, piutang tersebut membuat dua BUMN besar terseok-seok. Namun jika melihat laporan keuangan perusahaan, keuangan perusahaan seolah terlihat baik-baik saja.

Faisal pun mencontohkan laporan keuangan PT PLN saat Sofyan Basir masih menjabat sebagai Direktur Utama. Perusahaan listrik negara itu terlihat sehat meski sebetulnya krisis likuiditas.

"Jadi zaman Pak Sofyan Basir oke-oke saja. Laporan keuangannya baik. Karena apa? Karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan, jadi untung. Padahal krisis likuiditas," beber Faisal.

Faisal melanjutkan, hal itu membuat pemerintah terpaksa mencicil utang hingga Rp 7 triliun menjelang akhir tahun agar PLN mampu membayar kembali kewajiban-kewajibannya.

Baca juga: Wamen BUMN Rangkap Jabatan, Ini Pembelaan Erick Thohir