Utang Pemerintah ke Pertamina dan PLN Capai Rp 158 Triliun?

Kompas.com - 21/02/2020, 19:30 WIB
Ekonom Senior Faisal Basri (kanan) jadi pembicara dalam launching buku Arah Bisnis Energi di Jakarta, Jumat (21/2/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAEkonom Senior Faisal Basri (kanan) jadi pembicara dalam launching buku Arah Bisnis Energi di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri membeberkan besaran utang pemerintah kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bila dijumlahkan mencapai Rp 158 triliun.

Dua BUMN itu adalah PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

"Kasihan anak kandung kita sendiri BUMN itu harus sehat. Sedangkan pemerintah belum bayar utang Pertamina Rp 75 triliun, dan ke PLN sampai akhir tahun ini Rp 83 triliun," kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Faisal Basri: Jangan Sampai Omnibus Law Hanya untuk Memenuhi Keinginan Dunia Usaha

Faisal mengatakan, piutang tersebut membuat dua BUMN besar terseok-seok. Namun jika melihat laporan keuangan perusahaan, keuangan perusahaan seolah terlihat baik-baik saja.

Faisal pun mencontohkan laporan keuangan PT PLN saat Sofyan Basir masih menjabat sebagai Direktur Utama. Perusahaan listrik negara itu terlihat sehat meski sebetulnya krisis likuiditas.

"Jadi zaman Pak Sofyan Basir oke-oke saja. Laporan keuangannya baik. Karena apa? Karena piutang pemerintah dimasukkan ke pendapatan, jadi untung. Padahal krisis likuiditas," beber Faisal.

Faisal melanjutkan, hal itu membuat pemerintah terpaksa mencicil utang hingga Rp 7 triliun menjelang akhir tahun agar PLN mampu membayar kembali kewajiban-kewajibannya.

Baca juga: Wamen BUMN Rangkap Jabatan, Ini Pembelaan Erick Thohir

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X