Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO

Kompas.com - 22/02/2020, 11:52 WIB
Aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT I) usai diresmikan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal dibangun untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok, dioperasikan oleh joint venture company antara Pelindo II (IPC) TPK dan Komsosrsium Mitsui-PSA-NYK Line yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1), berkapasitas 1,5 juta TEUS per tahun. TRIBUN NEWS / HERUDINAktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT I) usai diresmikan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal dibangun untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok, dioperasikan oleh joint venture company antara Pelindo II (IPC) TPK dan Komsosrsium Mitsui-PSA-NYK Line yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1), berkapasitas 1,5 juta TEUS per tahun.

Dalam pertimbangan yang digunakannya, USTR mengabaikan indikator negara berkembang lainnya seperti angka kematian bayi, angka buta huruf orang dewasa, dan harapan hidup saat lahir.

Alasan inilah yang membuat Indonesia dan negara-negara berkembang di G20 lainnya dianggap AS tak lagi memenuhi syarat mendapatkan perlakuan istimewa sebagai negara berkembang.

Sebelumnya, dikutip dari Kontan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan kebijakan AS ini akan berdampak terhadap fasilitas-fasilitas perdagangan negara berkembang.

“Dampaknya tentu fasilitas, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara berkembang akan dikurangi, ya kita tidak khawatir itu,” kata Airlangga di kantornya, Jumat (21/2/2020) lalu.

Setali tiga uang, ekspor barang-barang Indonesia bakal kena tarif tinggi daripada negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, pajak-pajak impor yang diatur AS atas barang Indonesia bakal lebih tinggi, termasuk bea masuk.

“Tapi belum tentu, kami tidak khawatir,” ujar Airlangga.

Dalam kebijakan baru AS yang telah berlaku sejak 10 Februari 2020 tersebut, Indonesia dikeluarkan dari daftar Developing and Least-Developed Countries sehingga Special Differential Treatment (SDT) yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tidak lagi berlaku bagi Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: The Fed Turunkan Suku Bunga, Tekanan di Negara Berkembang Berkurang

Sebagai akibatnya, de minimis thresholds untuk marjin subsidi agar suatu penyelidikan anti-subsidi dapat dihentikan berkurang menjadi kurang dari 1 persen dan bukan kurang dari 2 persen.

Selain itu, kriteria negligible import volumes yang tersedia bagi negara berkembang tidak lagi berlaku bagi Indonesia.

Dampaknya memang kebijakan ini cenderung buat perdagangan Indonesia buntung. Padahal selama ini Indonesia surplus dari AS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan AS pada Januari 2020 sebesar 1,01 miliar dollar AS, angka ini tumbuh bila dibanding surplus periode sama tahun lalu yakni 804 juta dollar AS.

Data tersebut juga menyebutkan AS menjadi negara terbesar kedua pangsa ekspor non-migas Indonesia sebesar 1,62 miliar dollar AS pada Januari 2020.

(Sumber: KOMPAS.com/Yoga Sukmana, Yusuf Imam Santosi | Editor: Tendi)

Baca juga: Perang Dagang Bikin Modal Rp 208,1 Triliun Kabur dari Negara Berkembang

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.