Obesitas dan Diabetes, Alasan Perlunya Cukai Kopi Susu Sachet dkk

Kompas.com - 23/02/2020, 19:25 WIB
Aktivitas di Kampung pedagang kopi keliling di Jalan Prapatan Baru, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Mayoritas pedagang kopi keliling berasal dari Madura dan memiliki Penghasilan rata-ratanya dalam satu hari Rp 250.000. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivitas di Kampung pedagang kopi keliling di Jalan Prapatan Baru, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019). Mayoritas pedagang kopi keliling berasal dari Madura dan memiliki Penghasilan rata-ratanya dalam satu hari Rp 250.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis. Produk lainnya yang diusulkan kena cukai yaitu plastik, dan kendaraan bermotor beremisi karbon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beralasan, fenomena semakin meningkatnya penyakit obsesitas dan penyakit gula jadi alasan perlunya pengenaan cukai pada minuman berpemanis.

"Kita tahu ada beberapa penyakit karena konsumsi gula berlebihan seperti diabetes melitus obesitas dan lainnya. Prevelensi diabetes melitus dan obesitas meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu 11 tahun," ujarnya dalam rapat kerja bersama komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu.

Minuman yang terkena cukai antara lain minuman berpemanis gula dan pemanis buat siap konsumsi, serta minuman berpemanis dalam bentuk konsentrat yang perlu proses pengenceran, seperti kopi saset dan minuman berenergi bubuk.

Baca juga: DPR Minta Sri Mulyani Kreatif Garap Potensi Penerimaan dari Cukai

Sejauh ini ada dua klasifikasi jenis produk dan tarif cukai terhadap minuman berpemanis. Pertama, cukai untuk teh kemasan dengan usulan tarif Rp 1.500 per liter. Kedua, cukai untuk minuman berkarbonasi dengan usulan tarif Rp 2.500 per liter.

"Namun ini pengecualian untuk produk yang dibuat dan dikemas secara non pabrikasi, barang diekspor dan untuk produk madu dan jus sayur tanpa tambahan gula," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun yang menjadi subyek cukai untuk minuman berpemanis yaitu pabrikan dan importir dan untuk tarif cukai sifatnya spesifik multi tarif atau berdasarkan kandungan gula dan pemanis buatan.

"Untuk cara pembayaran dilakukan secara berkala pada saat dikeluarkan dari pabrik atau kawasan pelabuhan atau pabean," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Paling Sedikit Gunakan Instrumen Cukai untuk Pengendalian Konsumsi

Dikatakan Sri Mulyani, pengenaan cukai pada minuman berpemanis ini akan menambah potensi pendapatan negara sebesar Rp 6,25 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku belum mengkaji dampak lebih lanjut dari pengenaan cukai minuman berpemanis pada angka inflasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Makan di Tempat Hanya 20 Menit, Pengusaha Warteg: Itu Cukup Membantu Omzet Kami...

Makan di Tempat Hanya 20 Menit, Pengusaha Warteg: Itu Cukup Membantu Omzet Kami...

Whats New
Dana Rp 241,8 Juta Raib di Jenius, BTPN: Nasabah Diperdaya oleh Pelaku Penipuan

Dana Rp 241,8 Juta Raib di Jenius, BTPN: Nasabah Diperdaya oleh Pelaku Penipuan

Whats New
Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Investasi Reksadana, Apakah Menguntungkan?

Earn Smart
[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

[POPULER MONEY] Luhut Ancam Sanksi bagi Pelanggar Aturan PPKM | Keluarga Akidi Tio Sumbang Rp 2 Triliun

Whats New
Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Soal Debt Collector, Perusahaan Pembiayaan: Penagihan Tidak Serta Merta dengan Eksekusi

Whats New
Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Sandiaga Uno : Tingkap Okupansi Dibawah 10 Persen Selama PPKM Level 4

Whats New
Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Indef Ungkap Penyebab Rendahnya Penyerapan Anggaran Covid-19 di Daerah

Whats New
SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

SKK Migas Mulai Eksplorasi Migas di Lamongan

Rilis
Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Ekonom Ingatkan Risiko Kenaikan Defisit Anggaran dari Penambahan PEN

Whats New
Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Luhut Pantau Ketat PPKM Level 4 di Solo Raya dan DIY

Whats New
Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Prudential Indonesia Luncurkan Dana Investasi PRULink Dollar AS

Rilis
Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Menko Airlangga Umumkan Sewa Toko Bebas PPN, Ini Kata Pengusaha Ritel

Whats New
PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

PPKM Diperpanjang hingga 2 Agustus, Ini Ketentuan Pegawai BKN yang Bekerja di Kantor

Rilis
AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

AP I: Penumpang Pesawat Turun 76 Persen selama PPKM Darurat

Whats New
Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Ini Sanksi Bagi Perusahaan Industri yang Langgar Aturan Operasional Selama PPKM Level 4

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X