Soal Pajak Digital, Ini Pendapat Amerika Serikat dan Eropa

Kompas.com - 24/02/2020, 06:37 WIB
Ilustrasi ForbesIlustrasi

RIYADH, KOMPAS.com - Pimpinan negara yang tergabung dalam G-20 menggunakan pertemuan tingkat tinggi di Riyadh, Arab Saudi untuk mencari solusi bagi perpajakan digital internasional.

Di dalam pertemuan tersebut, seperti dikutip dari CNBC, terlihat perbedaan di antara beberapa negara di dunia mengenai kebijakan terkait perpajakan untuk perusahaan digital.

Di dalam sebuah sesi bersama antara Menteri Keuangan Perancis, Arab Saudi, dan India, Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin mengatakan bahwa diperlukan sistem perpajakan internasional untuk bisa memajaki perusahaan-perusahaan digital.

Baca juga: AS Balas Pemberlakuan Pajak Digital oleh Perancis

Menurut dia, sistem pajak yang berlaku secara berbeda di setiap negara untuk memajaki perusahaan-perusahaan digital hanya akan menimbulkan konflik internasional.

"Di dalam perekonomian global, Anda tidak bisa memberlakukan sistem perpajakan nasional yang berbeda dan berkonflik satu sama lain. Hal itu buruk untuk setiap negara, buruk bagi perusahaan multinasional, dan hal itu tak berfungsi," ujar dia.

Uni Eropa merupakan pihak yang paling getol dalam mempelopori upaya global untuk mengatur perusahaan teknologi raksasa. Namun demikian, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang berkantor di Silicon Valley Amerika Serikat umumnya merasa khawatir aturan perpajakan baru dan peningkatan regulasi justru bisa menghambat inovasi dan pembukuan laba perusahaan.

"Ini adalah pertanyaan politik utama untuk abad ke-21. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia, tanpa memiliki kehadiran fisik, membuat keuntungan yang signifikan di beberapa negara tanpa membayar tingkat pajak yang harus dibayar," kata Menteri Ekonomi dan Keuangan Perancis Bruno Le Maire dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Mengejar Pajak Digital...

Le Maire pun mengapresiasi negosiasi antara Perancis dan Amerika Serikat dalam hal pajak minimum dan digital. Dia pun mendesak agar kedua belah pihak bisa segera mencapai konsensus mengenai kedua hal tersebut sebelum akhir 2020.

"Warga negara kita tidak dapat lagi menerima pembayaran tingkat pajak yang seharusnya, sementara perusahaan-perusahaan terpenting di dunia lolos dari pajak," katanya.

Beberapa negara Eropa, termasuk Perancis, Spanyol, Austria, Italia, Inggris, dan Hongaria telah memiliki rencana untuk mengatur pajak digital.

"Sangat jelas bahwa kami membutuhkan kepastian pajak," kata Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz

"Ini adalah tanda yang jelas bahwa sistem yang kita miliki saat ini harus direformasi," tambahnya.

Baca juga: Bos Facebook dengan Senang Hati Bayar Pajak Lebih Besar di Eropa, Mengapa?

Adapun Mnuchin mengatakan terdapat beberapa hal yang problematik dalam pemberlakuan pajak digital di beberapa negara di dunia yang sudah menerapkan, yaitu sifatnya yang cenderung diskriminatif.

Selain itu menurut dia, karena penghitungan kewajiban perpajakan diatur berdasarkan pendapatan kotor maka lebih seperti pungutan tarif.

"Berita baiknya adalah, saya pikir kami sangat dekat dengan konsensus tentang pilar dua," ujar Mnuchin.

"Dalam memecahkan pilar dua, kita memecahkan banyak hal di pilar pertama," tambah dia.

Adapun pilar pertama dalam proposal aturan pajak digital oleh OECD mengacu pada alokasi ulang hak perpajakan, yang membahas masalah-masalah seperti di mana pajak harus dibayar dan atas dasar apa.

Sementara pilar kedua berfokus pada mekanisme erosi anti-basis global, yang akan membantu menghentikan peralihan keuntungan dan akan memastikan tingkat pajak minimum dibayarkan oleh perusahaan multinasional.

"Saya pikir kita semua ingin menyelesaikan ini sebelum akhir tahun," kata Mnuchin.

Baca juga: Pemerintah Pakai Nexus Tax untuk Kejar Pajak Netflix dkk




Sumber CNBC
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Trenggono Minta Eksportir Perikanan Jangan Nakal soal Pajak

Menteri Trenggono Minta Eksportir Perikanan Jangan Nakal soal Pajak

Whats New
Minta PMI Tidak Mudik Lebaran, Pemerintah: Bersabarlah Dulu

Minta PMI Tidak Mudik Lebaran, Pemerintah: Bersabarlah Dulu

Whats New
Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Alamat BNI, BRI, BTN dan Mandiri untuk Tukar Uang Baru di Surabaya dan Sekitarnya

Whats New
Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Erick Thohir Ajak Milenial Buka Lapangan Kerja Agar Tak Bergantung Pemerintah

Whats New
Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Industri Tambak Udang di Bangka Menggeliat, Permintaan Listrik Ikut Melonjak

Whats New
Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Di Wilayah Ini, Harga Cabai, Bawang, Daging Sapi, Ayam, dan Telur Mulai Naik

Whats New
Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Alamat BCA dan Bank Swasta Lain di Jabodebek untuk Tukar Uang Baru

Whats New
Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Erick Thohir Sebut Perekonomian Indonesia Mampu Tumbuh 7 Persen, ini Alasannya

Whats New
Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Erick Thohir: Apartement untuk Generasi Milenial akan Segera Hadir

Whats New
Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Banyak Negara Batasi Ekspor Vaksin Covid-19, Erick Thohir Fokus Pengadaan dari Dalam Negeri

Whats New
Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Dua Kandidat Utama Pengelola TMII, Taman Wisata Candi yang Terkuat

Whats New
Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Baru Diblokir, Website Baru Binomo Sudah Muncul Lagi

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

[POPULER DI KOMPASIANA] Berburu Takjil Berbuka | Tantangan Berpuasa di Eropa | Referensi Menu Berbuka

Rilis
Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Visi Bisnis Gojek dan Tokopedia, Visi Anda Apa?

Whats New
Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Kalahkan Jeff Bezos, Elon Musk Menangkan Kontrak Bangun Roket dari NASA

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X