Singapura Pernah Tolak Label Sebagai Negara Maju di WTO

"Sebagai negara dengan ekonomi kecil tanpa sumber daya alam dan ketergantungan tinggi pada perdagangan global, Singapura adalah negara berkembang di WTO," bunyi pernyataan tertulis Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI).

"Sementara perlakuan istimewa dan berbeda tetap harus penting untuk membantu anggota WTO agar sepenuhnya bisa terintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Semua anggota harus berkomitmen yang sepadan sesuai dengan kemampuan mereka," tulis MTI lagi.

Sebagai informasi, Donald Trump menyebut banyak sekali negara-negara yang pura-pura menjadi negara berkembang agar diuntungkan dalam perjanjian dagang di WTO.

"WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan-aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" ujar Trump dalam akun Twitternya.

Baca juga: RI Dicoret AS dari Negara Berkembang, Apa Saja Dampaknya?

Tahun 2019, Trump mengirimkan memo kekecewaannya yang meminta perwakilannya di WTO, yakni USTR, agar mencabut status negara berkembang pada sejumlah negara anggota WTO dan melobi organisasi itu agar lebih selektif dalam aturan status negara berkembang yang dinilainya merugikan AS dalam kesepakatan dagang multilateral.

Dalam memo itu, Trump "ngambek" karena beberapa negara seperti China yang mengambil banyak keuntungan dari status mereka, untuk mempertahankan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya guna mendorong industri dalam negeri mereka sendiri.

AS menggandeng Jepang dan Uni Eropa merumuskan cara agar aturan di WTO tersebut bisa direvisi. Namun, mengubah aturan di WTO bukan hal mudah lantaran organisasi yang dibentuk tahun 1995 itu punya mekanisme sendiri karena memiliki 164 negara anggota.