Singapura Pernah Tolak Label Sebagai Negara Maju di WTO

Kompas.com - 24/02/2020, 13:37 WIB
Patung Merlion di Merlion Park Singapura KOMPAS.COM/GHINAN SALMANPatung Merlion di Merlion Park Singapura


JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang.

Tahun lalu, Trump pernah mengungkapkan kegeramannya karena AS banyak dicurangi lantaran banyak negara yang pura-pura jadi negara berkembang, agar mendapatkan perlakuan istimewa dalam beberapa kesepakatan dagang di WTO.

Selain mengeluarkan Indonesia, Negeri Paman Sam itu juga mencoret beberapa negara dari daftar negara berkembang yang berasal dari anggota G20, seperti Argentina, Indonesia, Brazil, India, dan Afrika Selatan.

Lalu ada negara-negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Singapura bahkan bersikeras bahwa negaranya termasuk sebagai negara berkembang dan menolak disebut sebagai negara maju dalam keanggotaannya di WTO. 

Dilansir dari Channelnewsasia, Senin (24/2/2020), pemerintah Singapura menganggap bahwa mereka sama sekali tak mencari keuntungan dalam statusnya sebagai negara berkembang di sejumlah perjanjian dagang di WTO, sebagaimana yang dituduhkan.

"Singapura berkomitmen untuk tidak mencari perlakuan khusus dan berbeda dalam negosiasi (perdagangan) di WTO, baik yang sedang berlangsung maupun di masa mendatang," kata Menteri Perdagangan Singapura Chan Chun Sing pada September tahun lalu.

Status negara berkembang di keanggotaan WTO memang memberikan banyak keuntungan. Misalnya, negara berkembang bisa menetapkan waktu lebih lama untuk menerapkan aturan kesepakatan perdagangan bebas, serta beberapa keistimewaan berupa kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan mempertahankan subsidi.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

Manfaat lainnya, yakni negara berkembang bisa mendapatkan tarif bea masuk yang lebih rendah untuk saat mengekspor komoditas mereka ke negara-negara maju.

Sebagai negara mungil, ekonomi Singapura memang relatif kecil dibanding negara-negara maju di dunia. Namun jika diukur dari pendapatan per kapitanya, levelnya berada jauh di atas rata-rata negara berkembang.

"Sebagai negara dengan ekonomi kecil tanpa sumber daya alam dan ketergantungan tinggi pada perdagangan global, Singapura adalah negara berkembang di WTO," bunyi pernyataan tertulis Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI).

"Sementara perlakuan istimewa dan berbeda tetap harus penting untuk membantu anggota WTO agar sepenuhnya bisa terintegrasi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Semua anggota harus berkomitmen yang sepadan sesuai dengan kemampuan mereka," tulis MTI lagi.

Sebagai informasi, Donald Trump menyebut banyak sekali negara-negara yang pura-pura menjadi negara berkembang agar diuntungkan dalam perjanjian dagang di WTO.

"WTO itu rusak ketika negara-negara kaya di dunia mengklaim sebagai negara berkembang untuk menghindari aturan-aturan WTO dan mendapat perlakuan khusus. Tak boleh lagi!" ujar Trump dalam akun Twitternya.

Baca juga: RI Dicoret AS dari Negara Berkembang, Apa Saja Dampaknya?

Tahun 2019, Trump mengirimkan memo kekecewaannya yang meminta perwakilannya di WTO, yakni USTR, agar mencabut status negara berkembang pada sejumlah negara anggota WTO dan melobi organisasi itu agar lebih selektif dalam aturan status negara berkembang yang dinilainya merugikan AS dalam kesepakatan dagang multilateral.

Dalam memo itu, Trump "ngambek" karena beberapa negara seperti China yang mengambil banyak keuntungan dari status mereka, untuk mempertahankan tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya guna mendorong industri dalam negeri mereka sendiri.

AS menggandeng Jepang dan Uni Eropa merumuskan cara agar aturan di WTO tersebut bisa direvisi. Namun, mengubah aturan di WTO bukan hal mudah lantaran organisasi yang dibentuk tahun 1995 itu punya mekanisme sendiri karena memiliki 164 negara anggota.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Izin Investasi Miras Dicabut, Kepala BKPM Minta Publik Stop Perdebatan

Whats New
Cari Informasi soal BLT UMKM? Ini Call Center dan Nomor WhatsApp yang Bisa Dihubungi

Cari Informasi soal BLT UMKM? Ini Call Center dan Nomor WhatsApp yang Bisa Dihubungi

Whats New
Ada Diskon PPnBM dan PPN, BRI Optimistis Kredit Tumbuh 6-7 Persen

Ada Diskon PPnBM dan PPN, BRI Optimistis Kredit Tumbuh 6-7 Persen

Whats New
Kepala BKPM Bilang, Izin Pabrik Miras Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Kepala BKPM Bilang, Izin Pabrik Miras Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Whats New
Menkop Nilai Masih Ada Disparitas Tinggi antara Pelaku UMKM dan Usaha Besar

Menkop Nilai Masih Ada Disparitas Tinggi antara Pelaku UMKM dan Usaha Besar

Whats New
IHSG Berpeluang Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Berpeluang Melemah, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Earn Smart
Relaksasi PPnBM, Napas Baru Industri Otomotif

Relaksasi PPnBM, Napas Baru Industri Otomotif

Whats New
Siapa yang Bujuk Jokowi Buka Investasi Miras?

Siapa yang Bujuk Jokowi Buka Investasi Miras?

Whats New
Biaya Listrik Energi Terbarukan Kian Murah, PLN Hentikan Kontrak Proyek PLTU

Biaya Listrik Energi Terbarukan Kian Murah, PLN Hentikan Kontrak Proyek PLTU

Whats New
Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Jeff Bezos Terancam Bayar Pajak Rp 79,8 Triliun Per Tahun, Kok Bisa?

Whats New
Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X