Bappenas: RI Dicabut dari Daftar Negara Berkembang, Pasti Berdampak ke RPJMN

Kompas.com - 24/02/2020, 13:38 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat, akan berdampak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pasti lah (berdampak ke RPJMN)," kata dia, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang.

Baca juga: Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Keputusan ini diproyeksi akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Suharso menjelaskan, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang maka akan ada pencabutan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya diterima.

Salah satu keistimewaan yang akan hilang dengan dicabutnya status negara berkembang ialah pinjaman yang tidak lagi murah.

"Tapi tidak terlalu mahal, karena kita masih di tengah," ujarnya.

Selain itu Indonesia nantinya tidak lagi mendapat keistimewaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Sebab kata dia, Indonesia akan diperlakukan layaknya negara maju oleh AS.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

 

Menurutnya, keputusan AS untuk mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita nasional.

"Kita sudah masuk upper middle income. Kita sudah di atas 4.000 dollar AS per kapita," ucap dia.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menduga pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS.

Selain itu, menurutnya, selama ini status negara berkembang banyak dimanfaatkan investor-investor asal negara maju untuk memindahkan fasilitas produksinya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Belum lagi pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi," ujar Hikmahanto.

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Meski Terbaik, Luhut Minta Ekonomi RI Jangan Dibandingkan dengan Arab Saudi

Whats New
Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Ciri-Ciri Keaslian Uang Rupiah Baru 2022 dan Cara Mendapatkannya

Whats New
Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Luhut Tepis RI Sepi Peminat Investasi: Kita Tidak Kekurangan Investor

Whats New
Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

Bantu Masyarakat Melek Asuransi, TikTok Jadi Platform Edukasi untuk Anak Muda

BrandzView
Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Jadwalkan Bertemu Elon Musk Lagi, Luhut Bakal Tanya Kepastian Investasi Tesla

Whats New
Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Transaksi Kripto Dikenakan Pajak, Indodax Sudah Setor Rp 58 Miliar ke Negara

Rilis
Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Ketersediaan Pupuk Subsidi Menipis, Mentan SYL Ajak Petani Tingkatkan Penggunaan Pupuk Organik

Whats New
BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

BI: Permintaan Pembiayaan Baru Korporasi Tumbuh Positif di Juli 2022

Whats New
Kendaraan Listrik Kian Diminati

Kendaraan Listrik Kian Diminati

Whats New
BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

BI Mau Buka Lowongan Kerja PCPM untuk Lulusan S1 dan S2, Cek Syaratnya

Work Smart
Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Menhub Pastikan Syarat Amdal di Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara Segera Rampung

Whats New
Bulog Bakal Ekspor Jagung ke Filipina

Bulog Bakal Ekspor Jagung ke Filipina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.