Bappenas: RI Dicabut dari Daftar Negara Berkembang, Pasti Berdampak ke RPJMN

Kompas.com - 24/02/2020, 13:38 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOMenteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan, dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat, akan berdampak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pasti lah (berdampak ke RPJMN)," kata dia, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang.

Baca juga: Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Keputusan ini diproyeksi akan berdampak terhadap perekonomian nasional.

Suharso menjelaskan, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang maka akan ada pencabutan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya diterima.

Salah satu keistimewaan yang akan hilang dengan dicabutnya status negara berkembang ialah pinjaman yang tidak lagi murah.

"Tapi tidak terlalu mahal, karena kita masih di tengah," ujarnya.

Selain itu Indonesia nantinya tidak lagi mendapat keistimewaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Sebab kata dia, Indonesia akan diperlakukan layaknya negara maju oleh AS.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

 

Menurutnya, keputusan AS untuk mencabut Indonesia dari daftar negara berkembang sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita nasional.

"Kita sudah masuk upper middle income. Kita sudah di atas 4.000 dollar AS per kapita," ucap dia.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menduga pencabutan ini berkaitan dengan keinginan Trump untuk membuka lebih besar lapangan pekerjaan di AS.

Selain itu, menurutnya, selama ini status negara berkembang banyak dimanfaatkan investor-investor asal negara maju untuk memindahkan fasilitas produksinya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Belum lagi pemerintah AS mungkin menganggap bahwa Indonesia dengan status negara berkembang telah dimanfaatkan oleh investor dari negara maju sebagai tempat berproduksi," ujar Hikmahanto.

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X