Pemerintah Akan Gelar Roadshow Omnibus Law RUU Cipta Kerja di 18 Kota

Kompas.com - 24/02/2020, 14:41 WIB
Ilustrasi Omnibus Law. ShutterstockIlustrasi Omnibus Law.
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana melakukan roadshow omnibus law RUU Cipta Kerja di 18 kota di Indonesia untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran-kekhawatiran mengenai poin-poin omnibus law yang dianggap akan merugikan masyarakat. 

“Untuk menyerap aspirasi dari teman-teman maka seluruh stakeholder ekonomi akan dilibatkan, justru Bapak Presiden memerintahkan untuk menyerap aspirasi semuanya," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta Selatan, Senin (24/2/2020).

"Minggu ini kami mulai merencanakan kegiatan roadshow untuk meningkatkan penggalangan aspirasi ada sekitar18 kota di Indonesia,” sambungnya. 

Baca juga: RUU Omnibus Law: Libur Cuma Sehari dalam Seminggu?

Susiwijono mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menyempatkan untuk hadir paling tidak di lima tempat untuk mendukung sosialisasi RUU Omnibus Law.

Ia juga menyebut, acara roadshow ini akan dilakukan pekan depan dan seluruh kegiatan ini akan difasilitasi. Namun, ia tidak berani memastikan tanggal dimulainya roadshow tersebut dan masih menunggu DPR terkait pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Kami mengusulkan mudah-mudahan minggu ini, tapi semua bergantung proses di parlemen dan belum dibacakan di sidang paripurna, kami menunggu itu. Tapi kami sudah menyiapkan semuanya bahan sosialisasi, paparan, bahkan nanti QnA (tanya jawab) dipublik ini supaya sama pemahamannya semua,” kata dia.

Baca juga: Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Adapun dalam roadshow omnibus law seluruh kalangan bebas mengungkapkan pendapatnya, memberi masukan, mengkritisi dan merekam semuanya.

“itu nanti akan menjadi bahan kami untuk diskusi kepada teman-teman di parlemen,” jelasnya.

Pemerintah menyadari RUU Cipta Kerja akan memiliki dampak besar kepada masyarakat bila disahkan menjadi UU. Oleh karena itu, pemerintah mengatakan perlu menyerap aspirasi dari masyarakat. 

Adapun daerah-daerah tempat digelarnya roadshow adalah daerah-daerah yang memiliki stakeholder paling banyak, selain itu jumlah perusahaan dan jumlah pekerjanya juga banyak. Dari sisi investasi, juga menjadi pertimbangan digelarnya road show di daerah tersebut.

"Mudah-mudahan kita sepakat dengan parlemen mendorong percepatan prosesnya,” tegasnya," ucapnya.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

Whats New
Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Whats New
Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Whats New
Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Whats New
OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

Whats New
Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Work Smart
Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Spend Smart
Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Whats New
[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

Whats New
Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Whats New
CSIS: Kartu Prakerja dan RUU Cipta Kerja Saling Melengkapi

CSIS: Kartu Prakerja dan RUU Cipta Kerja Saling Melengkapi

Whats New
BI Bakal Terbitkan Uang Digital, Apa Manfaatnya?

BI Bakal Terbitkan Uang Digital, Apa Manfaatnya?

Whats New
Semakin Panas, RI Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa soal Ekspor Nikel di WTO

Semakin Panas, RI Siap Hadapi Gugatan Uni Eropa soal Ekspor Nikel di WTO

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X