KILAS

Kementan dan DPR Ingatkan Pemda untuk Cegah Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 24/02/2020, 16:52 WIB

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo mengatakan, lahan sawah existing dengan prasarana dan irigasi yang baik sering kali tidak dijaga.

Padahal, persoalan tersebut bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah (pemda).

“Ada unsur pembiaran yang dilakukan pemda. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” kata Firman, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, semua pihak harus menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan peraturan pencegahan alih fungsi lahan.

Baca juga: Akibat Alih Fungsi Lahan, Luas Sawah Susut 287.000 Hektar

“Sekarang yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama pemda. Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan baik dan benar,” kata Edhy.

Firman mengatakan, jangan sampai pemda menganggap pertanian tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hanya tertarik membangun perumahan, hotel, restoran, atau tempat-tempat hiburan.

“Kalau ini dibiarkan, cepat atau lambat lahan pertanian akan habis dan mengancam ketersediaan pangan Indonesia,” kata Firman.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui dinas pertanian (distan) kerap mengingatkan pemda untuk menjaga keberlangsungan lahan. Sebab, alih fungsi lahan di beberapa daerah mengakibatkan kerugian besar dan banjir pada areal sawah.

Baca juga: Mentan Minta Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

“Lahan merupakan faktor utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional,” kata SYL.

Untuk itu, SYL pun meminta pihak kepolisian menindak tegas dan memproses hukum pelaku alih fungsi lahan pertanian yang melanggar aturan. Terlebih dengan adanya UU Nomor 41 tahun 2009.

“Asal tahu saja, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar,” kata SYL.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Jokowi: Inflasi Indonesia di Bawah Rata-rata ASEAN dan Negara Maju

Whats New
Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Soal Kenaikan Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Dibahas

Whats New
Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Ikut Gamescom 2022, Sandiaga Uno Targetkan Rp 60 Miliar

Whats New
Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Ingin Merdeka Finansial di Usia Muda? Simak 6 Tips Berikut

Spend Smart
Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi: UMKM Harus Terus Didukung agar Naik Kelas

Whats New
Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Melenggang di Zona Hijau, Sesi I IHSG Ditutup Menguat ke 7.103,58

Whats New
Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Kemenkominfo Dorong Pelaku UMKM Disabilitas Terlibat di Ekonomi Digital

Whats New
Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar 'Multiplier Effects'

Lepas 8.600 Ton Konsentrat Tembaga Milik Freeport, Bahlil: Harapannya agar "Multiplier Effects"

Whats New
Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik, tapi Tetap Harus Waspada

Whats New
Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Jokowi: Tingkatkan Nilai Ekspor, Hilirisasi dan Industrialisasi SDA Harus Terus Dilakukan

Whats New
Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Sandiaga Uno: Tidak Semua Destinasi Wisata Alami Kenaikan Tarif

Whats New
Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Menaker: Tidak Ada Negara Berhasil Tarik Investasi Tanpa Tenaga Kerja Produktif dan Talenta

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Masih Tertekan

Whats New
Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Subsidi Pertalite, Solar, Elpiji Lebih dari Rp 502 Triliun, Ketua MPR RI: Tidak Ada Negara yang Berikan Sebesar Itu

Whats New
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.