KILAS

Kementan dan DPR Ingatkan Pemda untuk Cegah Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 24/02/2020, 16:52 WIB
Lahan pertanian produktif yang akan dialihkan sebagai lahan terbangun di kawasan strategis Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur KOMPAS.com/ SLAMET WIDODOLahan pertanian produktif yang akan dialihkan sebagai lahan terbangun di kawasan strategis Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo mengatakan, lahan sawah existing dengan prasarana dan irigasi yang baik sering kali tidak dijaga.

Padahal, persoalan tersebut bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah daerah (pemda).

“Ada unsur pembiaran yang dilakukan pemda. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,” kata Firman, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, semua pihak harus menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan peraturan pencegahan alih fungsi lahan.

Baca juga: Akibat Alih Fungsi Lahan, Luas Sawah Susut 287.000 Hektar

“Sekarang yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen para pemangku kepentingan, terutama pemda. Aturannya sudah ada, tinggal dijalankan dengan baik dan benar,” kata Edhy.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Firman mengatakan, jangan sampai pemda menganggap pertanian tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hanya tertarik membangun perumahan, hotel, restoran, atau tempat-tempat hiburan.

“Kalau ini dibiarkan, cepat atau lambat lahan pertanian akan habis dan mengancam ketersediaan pangan Indonesia,” kata Firman.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui dinas pertanian (distan) kerap mengingatkan pemda untuk menjaga keberlangsungan lahan. Sebab, alih fungsi lahan di beberapa daerah mengakibatkan kerugian besar dan banjir pada areal sawah.

Baca juga: Mentan Minta Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

“Lahan merupakan faktor utama untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional,” kata SYL.

Untuk itu, SYL pun meminta pihak kepolisian menindak tegas dan memproses hukum pelaku alih fungsi lahan pertanian yang melanggar aturan. Terlebih dengan adanya UU Nomor 41 tahun 2009.

“Asal tahu saja, undang-undang ini masuk ranah tindak pidana dengan ancaman kurungan selama lima tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5 miliar,” kata SYL.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Sejumlah Upaya Kemenaker Tingkatkan Perlindungan bagi Pekerja Perempuan

Rilis
Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Ekonomi Tumbuh 7,07 Persen, Menko Airlangga: Lebih Tinggi dari Negara Sekitar

Whats New
Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Laporkan Alfamart Terkait Dugaan Penipuan, Ini Penjelasan Pelapor

Whats New
Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7,07 Persen, Wamen BUMN: Kita Telah Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Penawaran: Pengertian, Hukum, dan Faktor yang Mempengaruhi

Whats New
Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Menko Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Lebih Tinggi dari Jepang dan Korsel

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X