Ahok Dinilai Mulai Rintis Jalan Hentikan Laju Mafia Migas

Kompas.com - 24/02/2020, 18:40 WIB
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinKomisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai sudah merintis jalan menghentikan laju mafia migas, yang merugikan negara dan membuat negara terus menggantungkan diri pada impor BBM.

Hal ini lantaran Ahok sudah mendorong sistem transparansi dengan cara membuka data-data terkait pengadaan impor BBM Pertamina sehingga kini bisa diakses oleh publik.

“Ahok sudah mulai melakukan sesuatu yang baru dengan cara membuka informasi-informasi penting di sektor hilir," ujar peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Ahok: Kini Pengadaan Elpiji dan BBM Pertamina Bisa Diakses Publik

Sejak dahulu ucap Ferdy, pengadaan BBM di sektor hilir Pertamina tidak pernah transparan ke publik. Hal ini kata dia, karena sektor hilir menjadi pusat permainan para mafia migas.

Caranya yakni dengan bekerja sama dengan politisi agar Indonesia terus mengimpor BBM. Dari sini lah kata dia, para mafia mendapatkan keuntungan.

Kini kata Ferdy, dengan dibukanya informasi terkait kebijakan impor BBM oleh Pertamina, masyarakat bisa memelototi siapa pemenang tender, berapa kuota hingga jenis BBM yang diimpor Pertamina.

Baca juga: Ahok Diminta Dicopot dari Komisaris Pertamina, Ini Kata Erick Thohir

Para mafia minyak itu pula lanjut dia, selalu bermain dalam proses tender pengadaan BBM baik badan usaha maupun perorangan.

Permainan mafia migas membuat harga minyak yang didapat Pertamina jauh lebih mahal dan berefek pada keuangan negara.

Menurut Ferdy, praktik mafia migas merupakan cara mengambil uang negara paling canggih dan sulit dilakukan orang-orang biasa.

Baca juga: Satgas 115 Disebut Boros Anggaran, Ini Respon KKP

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

KPPU: Sanksi Rp 25 Miliar untuk Pelaku Kartel yang Hambat Impor

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X