Investor Swasta Belum Lirik Proyek Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, hingga kini belum ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Belum ada (investor swasta)," kata Rudy ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Meski disinggung banyaknya investor asing yang tertarik berinvestasi pada proyek IKN menggunakan skema dana abadi (sovereign wealth fund/SWF), namun Bappenas enggan menanggapi.

Baca juga: Status Lahan Ibu Kota Baru Sudah Rampung

"Saya no comment lah itulah. Yang kita siapkan mengenai kebutuhan pembiayaannya, mengenai nanti siapa yang masuk jadi investornya, kita lihat saja perkembangannya," katanya.

Satu hal yang Rudy pastikan adalah proyek infrastruktur IKN akan tetap sesuai rencana awal pemerintah menggunakan dana APBN sebesar 19 persen untuk tahap pertama pembangunan.

"APBN jelas lah, enggak mungkin uang istana kita swastakan. Yang sudah dipaparkan berkali-kali gitu, yang kita perhitungkan APBN 19 persen sekian. Itu saja dipakai dulu, karena sudah masuk RPJMN," ujarnya.

Namun begitu, imbuh Rudy, pemerintah optimistis investor swasta pasti bakal tertarik berinvestasi di IKN. Meski demikian, pihaknya sedang memilah potensi yang akan ditawarkan ke investor swasta.

"Kalau yang KPBU swasta kita lihat berdasarkan potensi-potensi yang ini bisa ditawarkan ke swasta. Swasta pun kalau enggak bagus, enggak feasible mana mau. Contoh sederhananya jalan tol, pasti banyak yang mau," katanya.

Baca juga: Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Pembangunan IKN sendiri diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.