Investor Swasta Belum Lirik Proyek Ibu Kota Baru

Kompas.com - 24/02/2020, 18:40 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kanan) saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Jokowi mengaku puas setelah meninjau lokasi tersebut yang nantinya akan dibangun kluster pemerintahan, termasuk Istana Kepresidenan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan, hingga kini belum ada pihak swasta yang tertarik berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Belum ada ( investor swasta)," kata Rudy ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Meski disinggung banyaknya investor asing yang tertarik berinvestasi pada proyek IKN menggunakan skema dana abadi (sovereign wealth fund/SWF), namun Bappenas enggan menanggapi.

Baca juga: Status Lahan Ibu Kota Baru Sudah Rampung

"Saya no comment lah itulah. Yang kita siapkan mengenai kebutuhan pembiayaannya, mengenai nanti siapa yang masuk jadi investornya, kita lihat saja perkembangannya," katanya.

Satu hal yang Rudy pastikan adalah proyek infrastruktur IKN akan tetap sesuai rencana awal pemerintah menggunakan dana APBN sebesar 19 persen untuk tahap pertama pembangunan.

"APBN jelas lah, enggak mungkin uang istana kita swastakan. Yang sudah dipaparkan berkali-kali gitu, yang kita perhitungkan APBN 19 persen sekian. Itu saja dipakai dulu, karena sudah masuk RPJMN," ujarnya.

Namun begitu, imbuh Rudy, pemerintah optimistis investor swasta pasti bakal tertarik berinvestasi di IKN. Meski demikian, pihaknya sedang memilah potensi yang akan ditawarkan ke investor swasta.

"Kalau yang KPBU swasta kita lihat berdasarkan potensi-potensi yang ini bisa ditawarkan ke swasta. Swasta pun kalau enggak bagus, enggak feasible mana mau. Contoh sederhananya jalan tol, pasti banyak yang mau," katanya.

Baca juga: Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Pembangunan IKN sendiri diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X