Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappenas: Potensi Banjir di Ibu Kota Baru Ada, Tapi Beda Lokasi

Kompas.com - 24/02/2020, 19:00 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rudy Soeprihadi Prawiradinata menegaskan, wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berlokasi di Kalimantan Timur dipastikan bebas banjir.

Dia tidak membantah adanya potensi banjir di sana. Namun, letaknya tidak berdekatan dengan Ibu Kota Negara.

"Yang banjir itu nggak ada. Memang ada, tapi beda lokasi. Di Penajam Paser Utara, tapi bukan di IKN," katanya ditemui di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Investor Swasta Belum Lirik Proyek Ibu Kota Baru

Pihaknya telah menganalisis lingkungan IKN seluas 225.000 hektar tersebut dan diproyeksikan bebas banjir hingga 100 tahun mendatang.

"Kami sudah tahu mana yang banjir, 100 tahun pun kita sudah hitung. Kita sudah identifikasi calon-calon lokasi potensial itu semua aman. Kita pakai multi kriteria analisis," katanya.

Rencananya, ada 40.000 hektar lahan dijadikan kawasan induk ibu kota baru. Selanjutnya, untuk pengembangan kota akan memakan luasan wilayah menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di lokasi itu.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) mempertanyakan jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan ibu kota baru, Kutai Kartanegara-Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bebas banjir dan kemacetan.

Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid sebelumnya menyebut wajar apabila publik pesimistis karena pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan jaminan strategis.

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota baru dikhawatirkan akan diikuti dengan bencana ekologis seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com