Kemendag Klaim Perubahan Status RI Menjadi Negara Maju Tak Pengaruhi GSP

Kompas.com - 24/02/2020, 19:31 WIB
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga memberikan keterangan pers usai mengikut rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIWakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga memberikan keterangan pers usai mengikut rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan mengklaim meski Indonesia telah dicabut statusnya sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS), namun hal itu tak mempengaruhi fasilitas perdagangan yang diperoleh RI dari AS.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyebut salah satu fasilitas yang tetap diperoleh RI adalah Generalized System of Preferences (GSP) pada produk ekspor Indonesia.

GSP adalah kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak dari AS untuk membantu perekonomian negara berkembang, tetapi tidak bersifat mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.

Baca juga: Singapura Pernah Tolak Label Sebagai Negara Maju di WTO

Negara pemilik program GSP bisa bebas menentukan negara mana dan produk apa yang akan diberikan pemotongan bea masuk impor.

"Status negara berkembang menjadi negara maju itu tidak mempengaruhi GSP," katanya usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Kendati, status RI telah "naik kelas", Jerry mengklaim fasilitas GSP yang diberikan AS kepada RI tidak berubah meski status RI yang berubah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Statusnya upgrade dari negara berkembang secara status sudah meningkat. Nggk ada hubungannya dengan fasilitas penerimaan GSP. GSP kita positif, bagus.

Sebelumnya Amerika Serikat lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara- negara berkembang lalu memasukkannya sebagai negara maju.

Seperti dilansir dari Business Insider, Sabtu (22/2/2020), kebijakan itu dilakukan pemerintah Donald Trump untuk mengurangi jumlah negara-negara yang selama ini dianggap mendapatkan perlakuan istimewa.

Indonesia tak sendiri. Negeri Paman Sam itu juga mengeluarkan negara-negara lain dari daftar negara berkembang. Beberapa di antaranya adalah negara anggota G20, seperti Argentina, Brazil, India, dan Afrika Selatan.

Menyandang status sebagai negara berkembang memang menguntungkan dari sisi perdagangan. Ini karena barang impor dari negara berkembang yang masuk ke AS mendapatkan bea masuk yang lebih rendah ketimbang komoditas negara maju.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Investigasi Internal, Kebocoran Data Terjadi di BRI Life Syariah

Hasil Investigasi Internal, Kebocoran Data Terjadi di BRI Life Syariah

Rilis
Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Whats New
ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

ZYRX Pasok 165.000 Laptop Senilai Rp 700 Miliar buat Kemendikbud

Whats New
Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Net Asset Value Saratoga Naik Pada Semester I 2021 Berkat Portofolio Investasi

Rilis
Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Transaksi Digital Tembus 86 Pesen, Bagaimana Nasib Kantor Cabang BCA?

Whats New
Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Daftar Tempat di Jakarta yang Pengunjungnya Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin Covid-19

Whats New
Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

Whats New
Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Whats New
Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Whats New
Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Pos Indonesia Berniat Kembali Garap E-Commerce

Whats New
Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Tahun Lalu Rugi Rp 2,1 Triliun, Saratoga Berhasil Raup Laba Rp 15,3 Triliun pada Semester I 2021

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

[KURASI KOMPASIANA] Kento Momota Out, Rahmat Erwin Abdullah Mengguncang Tokyo

Rilis
Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia Terbaru, Ada Siapa Saja?

Whats New
Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja:  Pak Anies Tolong Pak...

Soal Operasional Transjakarta, Serikat Pekerja: Pak Anies Tolong Pak...

Whats New
Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Cara Daftar Beasiswa Anak Pedagang Kaki Lima dari Sandiaga Uno

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X